Banjarmasin, KP – Setelah video kekerasan terhadap anak tersebut viral, Pemerintah Kota (Pemko) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin akhirnya mengambil tindakan.
“Karena sudah viral, hal ini juga kami prioritaskan untuk segera kita tindaklanjuti,” ucap Kepala DP3A Kota Banjarmasin, Iwan Fitriadi saat ditemui awak media di lobi Balai Kota, Selasa (23/11).
Lantas penanganan seperti apa yang dilakukan?
Terkait hal itu, Fitriadi mengaku, pihaknya sudah ke lapangan alias ke lokasi tempat tinggal dari bocah yang bersangkutan untuk mengumpulkan keterangan.
Kemudian, saat ini pihaknya mengaku tengah dalam tahap berkoordinasi dengan pihak terkait. Baik itu kelurahan, kecamatan, dan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Satreskrim Polresta Banjarmasin.
“Itu dilakukan tentu untuk mencari bagaimana solusi terbaik atau langkah selanjutnya,” jelasnya.
Disinggung apakah ada dugaan eksploitasi anak terkait peristiwa itu, Dari data sementara atau hasil pengamatan pihaknya, menurut Fitriadi, memang ada mengarah ke dugaan eksploitasi anak.
“Jadi, ini kami sedang mengumpulkan data-data. Langkah selanjutnya kami rapatkan. Baik upaya yang kami lakukan terhadap anak, dan orang-orang yang diduga melakukan ekploitasi,” tekannya.
“Untuk seberapa lama prosesnya, kami tidak bisa memastikan. Tentu mesti ada pendalaman,” tambahnya.
Fitriadi lantas menjelaskan, lantaran pihaknya sudah ke lokasi, ia juga membeberkan bahwa kondisi sang bocah baik-baik saja. Meskipun belakangan, dari informasi yang didengar, si bocah kerap mendapat tindakan kekerasan.
“Anak yang mendapat kekerasan, biasanya secara sikologis bisa terganggu. Tapi kemarin, bisa diajak komunikasi, meskipun keterangannya sering berubah-ubah. Karena masih anak-anak, itu hal biasa,” jelasnya.
Lebih jauh, Fitriadi tak menampik bahwa penyebab adanya dugaan eksploitasi anak umumnya dipicu lantaran faktor ekonomi. Ambil contoh, dengan menyuruh anak-anak di bawah umur berjualan atau mengemis di jalanan, bisa memicu warga untuk merasa lebih berempati.
“Dari peristiwa yang sedang kami tangani ini, informasinya beragam. Ada yang disuruh berjualan, sekaligus minta-minta. Menjawab persoalan ini, dinas kami mencari solusi yang terbaik untuk anak. Konteksnya, dinas kami ini melindungi anak. Itu yang jadi prioritas kami,” tutupnya.
Kalimantan Post juga mengkonfirmasi permasalahan sosial ini ke Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin.
Kepala Dinsos Kota Banjarmasin, Iwan Ristianto mengakui, bahwa kejadian itu merupakan indikasi awal adanya eksploitasi anak.
“Kami akan menelusurinya bersama satpol pp, kalau memang arahnya penelantaran atau dimanfaatkan, bisa kami arahkan ke ranah hukum,” tegasnya.
Ia menekankan, bahwa rata-rata anak jalanan di Kota Banjarmasin juga sudah masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai penerima bantuan sosial.
Ia juga memastikan, bahwa anak-anak jalanan sudah sering kali terjaring razia satpol pp dan dilakukan asesmen terhadap yang bersangkutan.
“Sudah sering pula kami bawa ke rumah singgah, kemudian menandatangani surat perjanjian. Tapi kami yakin, apa yang diperbuat anak-anak itu bukan inisiatif anak-anak sendiri. Kebanyakan disuruh orang. Entah itu orang tuanya sendiri atau ada koordinatornya,” tuntasnya. (Zak/KPO-1)
