Banjarmasin, KP – Baru 15 hari berjalan setelah menjalani fit and proper test sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Ibnu Sina sudah diterpa isu yang menjadi sorotan di dunia politik.
Pasalnya, belakangan pria yang saat ini masih duduk sebagai Wali Kota Banjarmasin itu dikabarkan bakal merangkul kader yang sebelumnya pernah membelot dari Partai Demokrat untuk masuk dalam kepengurusannya.
Saat dikonfirmasi terkait hal itu, Ibnu mengaku masih perlu menunggu arahan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat.
“Kader yang memang kemarin terlibat dalam KLB, kami pastikan tidak mudah merekrut kembali. Karena dianggap sebagai sebuah upaya makar terhadap partai,” ungkapnya Kamis (25/11) petang di Balai Kota.
Bahkan, hingga saat ini, dirinya mengaku masih menunggu arahan dari DPP Partai Demokrat, terutama dari Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono.
“Garis partai itu tegak lurus ke pusat. Kalau diperbolehkan, iya. Kalau tidak diperbolehkan ya tidak,” tekannya.
Ibnu lantas membeberkan, pihaknya juga masih mencari-cari wajah-wajah atau orang lama yang masih loyal dan masih setia, untuk dilibatkan dalam kepengurusan partai nantinya.
“Bahkan, saya minta kepada senior-senior, baik itu pendiri atau pendeklarasi. Semua kami tanya, kira-kira siapa yang bisa diajak lagi,” ungkapnya.
“Di samping memang kader baru yang sudah ada, kami masukkan juga di kepengurusan yang baru,” pungkasnya.
Seperti diketahui, pada 5 Maret 2021, tetjadi konflik internal partai yang berujung pada Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. KLB digelar oleh sejumlah pendiri partai dan eks politikus Partai Demokrat.
Di gelaran KLB, diketahui tidak hanya adanya perubahan pada AD/ART partai saja. Peserta kongres juga memilih Kepala Staf Kepresidenan, yakni Moeldoko sebagai ketua umum baru Partai Demokrat.
Belakangan, polemik di tubuh Partai Demokrat menemui titik terang. Pemerintah pusat melalui Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan menolak pengesahan kepengurusan Partai Demokrat hasil KLB.
Maka, kekisruhan Partai Demokrat secara hukum dan administrasi negara pun dinyatakan telah selesai. (Zak/KPO-1)
