Ratusan Sopir Tuntut Garong-garong Pelangsir Dibersihkan

Banjarmasin, KP – Ratusan sopir, buruh dan angkutan ekspedisi yang tergabung dalam Aspirasi Kumpulan Sopir Indonesia (AKSI) melakukan unjuk rasa di pintu masuk Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Senin (1/11/2021).

Mereka menuntut agar mudah dalam mendapatkan BBM, khususnya jenis solar serta tak ada lagi praktek pelangsiran di SPBU. Selama ini, kondisi tersebut sangat mengganggu pekerjaan mereka untuk mendistribusikan barang ke tempat tujuan.

Dalam aksi damai tersebut, para sopir menyampaikan 4 tuntutan, yakni :

1. Penambahan kuota BBM jenis solar dan bio solar.
2. Usir pelangsir
3. Meminta SPBU khusus truck PS dan Pick Up
4. Meminta SPBU khusus mobil besar dan angkutan barang.

Salah seorang anggota KSO (Kumpulan Sopir Ondolan), Slamet, mengungkapkan kekecewaannya, terkait sulitnya mendapatkan solar. Sementara, barang yang diantar harus segera sampai di tujuan.

“Harga solar subsidi itu kan Rp5.150, tapi untuk mendapatkannya kami harus membayar lebih. Di SPBU itu solar subsidi dijual dengan harga Rp5.500, Rp5.800, Rp6.000 sampai Rp6.500 per liter. Intinya, yang berani bayar lebih akan dapat solarnya,” ujarnya.

Belum lagi, lanjutnya, para sopir harus merogoh kocek ekstra untuk bayar parkir. Satu malamnya Rp30.000. Jika ingin dapat prioritas antrean bayar lagi Rp10.000.

“Kami antri solar bisa sampai 4 hari, sementara truk pelangsir dengan mudah mendapatkan solar. Tentu, biaya operasional jadi membengkak,” ucap sopir tronton itu.

Bahkan, mewakili teman-temannya, Slamet ingin subsidi solar ini dicabut saja, jadi sama rata harga industri semua. “Biar tidak ada lagi yang melangsir. Yang jadi masalah ini kan pelangsiran,” tegasnya.

Sementara itu, perwakilan sopir melakukan mediasi dengan stakeholder dan pihak terkait seperti Pertamina, Dinas Perdagangan Kalsel, DPRD Kalsel dan pihak kepolisian. yang bertempat di Kantor Pelindo III. Ada beberapa poin penting yang disepakati dalam pertemuan itu.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, menyampaikan hasil dari mediasi dengan komunitas sopir, disepakati untuk menambah kuota BBM jenis solar. Kedua, harus disiapkan SPBU khusus yang ditunjuk melayani pengisian BBM untuk truk ekspedisi atau pengangkut kebutuhan pokok. Ketiga, adanya pengawasan terhadap pelangsir.

“Terkait permintaan sopir agar subsidi solar dicabut dan diberlakukan harga indsutri, hal itu adalah ranah pemerintah pusat. Namun, jika subsidi dicabut, tentu akan berdampak terhadap masyarakat luas,” katanya.

Ia menambahkan, tak hanya di Banjarmasin, beberapa daerah di Kalsel juga terjadi antrean panjang di SPBU. Supian juga meminta, pihak terkait dapat mengamankan SPBU dari serbuan para pelangsir.

Sementara, Kapolresta Banjarmasin, Kombes Pol Rahmat Hendrawan, menuturkan, intinya pemerintah daerah menerima aspirasi dan akan meminta tambahan kuota, baik industri maupun subsidi. Selain itu, akan dilakukan pengawasan lebih ketat di SPBU.

“Dan, langkah awal selaku aparat, adalah untuk mengawasi pelangsiran di SPBU. Bahkan, jika ada backing pelangsiran di SPBU akan kita tindak. Kapolda juga menyampaikan, bahwa akan memberikan pengamanan terhadap antrean di SPBU,” terangnya.

Rahmat juga mengatakan, akan menindak tegas SPBU yang menjual BBM bersubsidi di atas harga normal yang ditentukan pemerintah.

“Akan kita police line jika sudah diperingati namun tetap melanggar,” katanya.

Ia juga menyoroti adanya pungutan parkir atau kemanan dari sejumlah orang terhadap para sopir. “Jika perlu aparat kepolisian saja yang jaga di sana. Tidak ada lagi preman nyang jaga di situ,” tegasnya.

Ketua Korlap AKSI, Bambang Supriyono, menyikapi mediasi itu, mengungkapkan, apapun poin-poin yang dihasilkan tuntutan mereka cuma satu, yakni hilangkan garong-garong yang melakukan pelangsiran.

“Itu yang paling penting. Kedua, ada SPBU yang ditunjuk di daerah Lingkar Selatan untuk melayani anggota kami. Kami sudah lelah dan jenuh dengan berulangnya kejadian seperti ini. Bahkan, dulu sempat dibentuk satuan tugas (Satgas) yang mengawasi pelangsiran ini, namun hanya efektif beberapa saat, setelah itu para pelangsir beraksi kembali. Bagi saya, buat apa dibentuk Satgas jika tak ada fungsinya. Kami bosan dibohongi terus,” cetusnya.

Selain itu, pihaknya juga ada wacana, untuk menggunakan kartu khusus bagi para sopir logistik. Sehingga akan diketahui jika ada pelangsir yang masuk.

“Namun, akan dibuatkan payung hukumnya terlebih dahulu, agar jelas siapa yang berhak mendapatkan subsidi solar ini. Jangan sampai ada truk batu bara pakai solar subsidi. Itu pelanggaran. Petugas berwenang juga harus ada yang mengawasi langsung di SPBU,” ujar Bambang.

Dari pantauan di lapangan, setelah mediasi disepakati, para sopir pun melanjutkan aktivitasnya kembali. Namun, para sopir berjanji akan kembali melakukan aksinya jika masih saja ada praktek pelangsiran di SPBU. (opq/KPO-1).