Batulicin, KP – Bupati Tanah Bumbu dr.H.Zairullah Azhar didampingi Sekretaris Daerah Kabupate Tanah Bumbu H. Ambo Sakka menerima kunjungan Rombongan Komisi II DPRD Propinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) pada jumat 29/10.2021 tadi. Rombongan yang di pimpin ketua Komisi II Muhammad Yani Helmi ini diterima diruang rapat Bupati jalan Dharma Paraja Gunung Tinggi.
Bupati Tanah Bumbu HM, Zairullah Azhar saat menerima kunjungan menyampaikan ucapan selamat datang kepada rombongan. “Hadirnya rombongan Komisi II DPRD Propinsi Kalsel ke Tanah Bumbu semoga memberikan dampak positif dan keberkahan bagi pembangunan di Tanah Bumbu,” ucap Zairullah. Selain itu juga ujarnya semoga juga berdampak pada pembangunan di Propinsi Kalsel, serta mendapatkan dan menghasilkan jalan keluar berbagai persoalan yang terjadi di daerah, tandasnya.
Atas sambutan tersebut turut diapresiasi anggota DPRD dari Fraksi Golkar ini.
Sementara itu ketua rombongan komisi II Muhammad Yani Helmi di pertemuan ini mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan rombongan dalam rangka silaturahmi sekaligus koordinasi dengan rekan rekan di Kabupaten kota terkait sumber penerimaan daerah yang berasal dari pajak air permukaan (PAP). Menurut Muhammad Yani Helmi, PAP merupakan pajak atas pengambilan air permukaan.
Dimana bahwa PAP menjadi 5 jenis Pajak yang menjadi wewenang dari Pemerintah Propinsi Kalsel.
“Hasil PAP yang diterima Propinsi tersebut akan dibagi hasil dengan Pemerintah Kabupaten melalui dana bagi hasil,sehingga menjadi kewajiban bersama baik propinsi maupun Kabupaten untuk bahu membahu dan mengupayakan agar potensi di sektor PAP mampu di realisasikan secara optimal,” ungkapnya.
Adapun besaran pembagian dana bagi hasil PAP ini yakni 50 persen untuk Propinsi dan 50 persen untuk Kabupaten kota. Oleh karena itu, berkenaan dengan hal tersebut komisi II propinsi Kalsel yang membidangi ekonomi dan keuangan yang terkait pajak daerah ,kini pihaknya ingin mengajak Kabupaten kota untuk saling bahu membahu, dengan mengoptimalkan potensi dari PAP tersebut yang menjadi sumber penerimaan daerah.
”Tentu ini menjadi perhatian dari seluruh pihak agar berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam memungut PAP dapat diselesaikan, dan mendapatkan jalan keluar yang baik,” paparnya. (han)
