Banjarmasin, KP – Komisi I DPRD Kalsel belajar menjaga kerukunan umat beragama di Kalteng, yang mampu menempatkan provinsi tersebut masuk skor lima besar indeks kerukunan umat beragama di Indonesia.
“Ada tiga hal yang berdampak positif dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama di Kalteng,” kata Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, H Suripno Sumas kepada wartawan, usai kunjungan kerja ke Kalteng, Sabtu.
Ketiga hal yang berdampak positif dalam pelaksanaan kerukunan umat beragama di Kalteng adalah memperkuat literasi keagamaan.
Selain itu, pembinaan akar-akar kearifan lokal kerukunan umat beragama, suku dan kebudayaan masyarakat Kalteng.
Kemudian besarnya anggaran belanja pada APBD Kalteng 2021 untuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) pada APBD Murni Rp2 miliar dan perubahan Rp500 juta.
“Sedangkan di Kalsel hanya Rp500 juta,” tambah politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang mendatangi kantor Badan Kesbangpol Kalteng.
Ditambahkan, khusus anggaran di Kalteng untuk FKUB tidak mereka kategorikan sebagai Ormas ataupun lembaga yang pemberian anggaran tidak dengan cara hibah.
“Tetapi FKUB adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah, seperti komisi-komisi pada umumnya, sehingga ada sekretariat jadi anggarannya pun rutin,” jelas Suripno Sumas.
Sebelumnya, Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias mengatakan kunjungan ini dalam rangka silaturahmi dan berdialog terkait Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kalteng.
“Diharapkan kunjungan ini dapat meningkatkan kinerja FKUB Kalsel, mengingat FKUB Kalteng masuk dalam lima besar skor indeks kerukunan umat beragama seluruh Indonesia,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Ditambahkan, skor indeks demokrasi ini tidak hanya ditangan FKUB, namun juga pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran kegiatan mendukung pelaksanaan program PKUB Kalsel.
Sementara itu, Ketua FKUB Kalsel Ilham Masykuri Hamdi mengatakan, kunjungan ini dalam rangka mengembangkan wawasan, untuk melihat bagaimana proses menjaga kerukunan umat beragama yang ada di Kalteng.
“Juga menggali kebijakan-kebijakan terutama dalam bidang hibah dana keuangan dari APBD, sehingga program yang ada bisa didukung anggaran memadai,” katanya. (lyn/KPO-1)
