Banjarmasin, KP – Program normalisasi sungai yang dijalankan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin dipertanyakan konsistensinya. Apalagi melihat kondisi Banjarmasin yang saat ini tengah diterjang air rob.
Pengamat Lingkungan dan Tata Kota, Hamdi mengatakan, bahwa Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan ini sudah dua kali diterjang banjir dalam tahun 2021 ink
Pertama, banjir terjadi pada awal 2021 tadi yang merendam hampir seluruh wilayah. Terutama wilayah Banjarmasin Timur dan Selatan yang diperparah dengan air kiriman dari hulu.
Sekarang, banjir kembali terjadi di awal Desember 2021. Meskipun hanya banjir rob yang merupakan akibat dari pasang air laut.
Namun dampaknya tetap sama, karena berbarengan dengan cuaca ekstrim.
“Menurut saya program normalisasi sungai yang dijalankan Pemko Banjarmasin memang masih belum tuntas,” ucapnya saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon, Jumat (9/12) siang.
Ia menilai, Banjarmasin yang daerahnya dianugerahi banyak kanal-kanal seharusnya bisa dirawat dan dijaga keberadaannya dengan semaksimal mungkin.
“Kita harus sadar, kanal-kanal yang ada ini semakin dangkal dan menyempit. Dan mungkin selama sekian puluh tahun belum pernah dilakukan pengerukan,” ungkapnya.
“Gara-gara itu tentu daya tampung kanal atau sungai kita sekarang ini sudah berkurang,” sambungnya lagi.
Karena itu, ia menekan bahwa program normalisasi sungai semestinya harus dilakukan secara berkelanjutan dan konsisten.
Sedangkan dari pengamatannya saat ini, normalisasi sungai baru dilakukan Pemko Banjarmasin disaat dan pasca banjir terjadi.
“Jangan hanya dilakukan saat setelah kebanjiran lalu ribu-ribut menjalankan normalisasi sungai, kemudian tenang lagi, lalu menjelang banjir baru ada upaya lagi,” tegasnya
“Disitu kelemahan kita selama ini, Padahal ibarat penyakit ini sudah kronis,” tekannya
Selain itu, mantan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) sejak era Wali Kota Muhidin itu juga mempermasalahkan tidak adanya lagi dinas yang khusus menangani sungai.
Di mana sekarang ini, penanganan sungai hanya ditangani oleh sebuah bidang yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).
“Dengan jumlah sungai dan drainase yang ada. ‘Nonsense’ bisa ditangani oleh bidang yang ada di PUPR itu,” tegas Hamdi.
Menurutnya, kalau hanya sekedar bidang, sebuah program terbebas dari sumber dana maupun SDM. Berbeda Kalau dalam bentuk dinas, dari segi dana dan SDM pasti akan lain.
“Itu pun perlu waktu cukup panjang. Karena itu Pemko harus mampu meyakinkan Pemerintah Pusat, mengenai perlunya Dinas khusus ini,” tukasnya.
Disamping upaya-upaya tersebut, Hamdi menambahkan, partisipasi warga juga sangat diperlukan dalam rangka pemeliharaan sungai. Terutama membersihkan saluran-saluran yang tersumbat dengan sampah.
“Kita bisa melihat, setelah banjir banyak sampah-sampah yang muncul ke permukaan. Ini mengindikasikan banyak sampah di sungai dan di kolong-kolong rumah kita. Setidaknya kalau itu ditangani, minimal bisa mengurangi ketinggian genangan,” harapnya. (Zak/KPO-1)
