Banjarbaru, KP – Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin berupaya memperjuangkan gaji guru honorer yang dijanjikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tiga tahun lalu, namun belum terealisasikan.
“Kita menagih janji gaji guru honorer dibayarkan melalui APBN,” kata Lutfi Saifuddin pada kegiatan reses Komisi X DPR RI yang diketuai Djohar Ariffin Husin ke Kalsel, Senin, di Banjarbaru.
Namun hingga kini, janji yang sempat menjadi angin segar bagi guru honorer di Kalsel tak kunjung terealisasi. “Tapi saat ini hanya menjadi PHP (pemberi harapan palsu),” jelas politisi Partai Gerindra.
Hal ini merupakan dampak dari pelimpahan kewenangan SMA/SMK ke provinsi, sehingga mengharuskan Kalimantan Selatan menanggung lebih kurang 6 ribu guru honorer. Yang rata-rata kalau di jumlah gaji per tahun plus gaji ketigabelas memerlukan anggaran sekitar Rp190 miliar.
“Ini sangat membebani anggaran pendidikan Kalsel, akibatnya infrastruktur pendidikan yang ada menjadi tertunda dan terhambat,” jelas Lutfi.
Lutfi sangat menyayangkan bila seorang menteri bisa menjanjikan kepada rakyat Kalsel, namun sampai sekarang tidak terealisasi.
“Padahal perpindahan kewenangan ini bukan semata-mata keinginan daerah,” tambah wakil rakyat dari pemilihan Kalsel I, yakni Kota Banjarmasin.
Untuk itu, Lutfi memohon Ketua Komisi X DPR RI untuk memperjuangkan hal ini, karena Rp190 miliar bagi dunia pendidikan di Kalsel sangat berarti dalam rangka mempersiapkan generasi muda di masa depan.
“Termasuk memperjuangkan bantuan penyediaan sarana dan prasarana penunjang dalam rangka mensukseskan program percepatan digitalisasi pendidikan di Bumi Antasari,” tegas Lutfi.
Sebelumnya, Ketua Tim Komisi X DPR RI Djohar Arifin Husin didampingi Plt. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga RI Jonni Mardizal mengungkapkan reses ini dalam rangka mengumpulkan data dan informasi terkait bidang Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Pariwisisata dan ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga, serta Perpustakaan Nasional dari 17 hingga 21 Desember 2021 di Kalsel.
“Kita minta berbagai masukan, saran dan harapan yang disampaikan dibuat secara tertulis untuk dijadikan bahan dalam rapat bersama di DPR RI,” kata politisi Partai Gerindra. (lyn/K-3)
