Palangka Raya, KP – Pj. Sekretaris Daerah Kalteng Nuryakin saat membuka secara resmi Musyawarah Kerja Provinsi Palang Merah Indonesia (PMI) Kalteng Tahun 2021, menekan pentingnya kerjasama dalam mengantisipasi bencana sosial.
Hal itu ia sampaikan Kamis (30/12) dalam sambutan tertulis Gubernur, dab menyatakan Kalteng adalah salah satu Provinsi yang rentan akan terjadinya bencana, baik bencana yang diakibatkan oleh alam, manusia, maupun non alam, seperti kebakaran hutan dan lahan, permukiman, banjir, angin puting beliung, dan wabah penyakit.
Terkait hal itu ia menekankan perlunya kesadaran dan kontribusi seluruh stakeholder dalam mengantisipasi maupun mengha dapi bencana yang rentan terjadi di Kalteng.
Untuk itu Pj.Sekda meminra agar menjadi perhatian bersama yakni, pertama, perlu kesiapsiagaan yang optimal dari seluruh jajaran pengurus PMI, dari tingkat provinsi sampai kabupaten/ kota dan bahkan kecamatan.
Kedua, perlu upaya-upaya terpadu dan terkoordinasi dengan para pemangku kepentingan/stakeholder lainnya, terutama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial secara berjenjang, serta Perangkat Daerah terkait.
Ketiga, dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan seluruh lapisan masyarakat Kalteng, diperlukan koordinasi semua pengurus PMI kabupaten/kota, agar seluruh kecamatan secepatnya membentuk pengurus PMI.
Keempat, diharapkan setiap pengurus PMI Kecamatan agar didukung dengan sejumlah sukarelawan terlatih.
Kelima, perlu adanya upaya-upaya pencegahan terjadinya bencana sosial akibat adanya isu-isu yang menyesatkan di tengah masyarakat.
Terakhir, agar pengurus PMI Kabupaten/Kota dapat merencanakan kegiatan/program untuk diajukan kepada Bupati/Wali Kota untuk mendapatkan anggaran hibah dari Pemda Kabupaten/ Kota, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kepalangmerahan.
Pembukaan Musyawarah Kerja Provinsi PMI Kalteng dihadiri oleh Ketua PMI Kalteng, Kepala Perangkat Daerah Prov. Kalteng terkait, mitra PMI Kalteng dan pengurus PMI dari beberapa Kabupaten. (drt/k-10)
