Banjarmasin, KP – Daya saing tenaga kerja Kalsel rendah, sehingga sulit untuk mengisi lowongan pekerjaan di daerah dan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi masyarakat.
“Rendahnya daya saing tenaga kerja ini menjadi salah satu permasalahan yang dihadapai masyarakat Kalsel,” kata Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel, Firman Yusi kepada wartawan, kemarin, di Banjarmasin.
Hal tersebut diungkapkannya usai dengar pendapat dengan sejumlah instansi terkait di Kalsel maupun studi komparasi dan konsultasi ke Bappenas RI beberapa waktu lalu.
Firman Yusi mengakui, tingkat pengangguran terbuka di Kalsel memang lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, namun prosentase penduduk bekerja berdasarkan pendidikan masih didominasi mereka yang tidak memiliki ijazah SD dan berijazah SD mencapai 44,56 persen, atau hampir separuhnya.
“Sedangkan yang memiliki ijazag SMP sederajat 20,86 persen, SMA 21,48 persen, SMK 3,72 persen dan perguruan tinggi 9,34 persen,” tambah anggota Pansus IV RPJMD Kalsel 2021-2026.
Untuk itu, Firman Yusi mengharapkan agar RPJMD Kalsel lebih fokus untuk mendorong serapan angkatan kerja dengan pendidikan lebih tinggi, terutama lulusan SMA/SMK dan perguruan tinggi.
“Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan tingkat pendidikan tidak tamat SD atau tamatan SD sudah dipastikan berposisi sebagai buruh,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Ditambahkan, hal ini jelas menunjukan angkatan kerja Kalsel tidak memiliki daya saing untuk menempati posisi strategis dalam membangun banua.
Firman Yusi mengungkapkan, RPJMD Kalsel 2021–2026 harus diarahkan untuk mendorong fokus kerja Pemprov Kalsel pada usaha-usaha peningkatan kualitas SDM khususnya dalam hal daya saingnya.
“Ini perlu adanya langkah konkrit yang disusun Pemprov Kalsel. Salaah satunya adalah melakukan pemetaan proyeksi kebutuhan tenaga kerja dimasa mendatang,” jelas Firman Yusi.
Kondisi ini juga harus menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, kondisi kewilayahan, khususnya menyongsong Kalsel sebagai gerbang Ibukota Negara dan perkembangan ekonomi lokal dan global.
“Hasil pemetaan ini harus dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan pendidikan kita, baik Pendidikan formal maupun non-formal untuk memenuhi kebutuhan itu,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara, Balangan dan Tabalong.
Bahkan jika diperlukan, dapat dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan Pendidikan SMK yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi, mengingat hanya 3,72 persen pekerja di Kalsel yang berlatar Pendidikan SMK, sementara yang berpendidikan SMA 21,48 persen.
“SMK kan harusnya dirancang untuk mencetak tenaga siap kerja, tapi sepertinya data menunjukkan kebalikannya, karenanya Langkah seperti evaluasi terhadap jurusan yang tersedia dan penyesuaian kurikulum SMK dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja mutlak diperlukan,” tambah Firman Yusi. (lyn)
