Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel akhirnya menyepakati Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel tahun 2021-2026 pada paripurna dewan, Rabu (26/1/2022), di Banjarmasin.
Sejumlah rekomendasi disampaikan oleh empat pansus yang dibentuk sesuai dengan bidang masing-masing.
Diantaranya, Pansus II yang membidangi ekonomi dan keuangan serta Pansus IV yang membidangi pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan rakyat.
Ketua Pansus II DPRD Kalimantan Selatan, Imam Suprastowo menyarankan agar dalam RPJMD 2021-2026 dimuat penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel untuk menambah Modal Inti Minimum (MIM).
“Sesuai aturan OJK RI, MIM untuk bank umum minimal Rp3 triliun pada akhir 2024, sementara MIM Bank kalsel baru mencapai Rp1,9 triliun, sehingga memerlukan tambahan modal,” kata Imam Suprastowo.
Ia menilai, dengan masuknya penambahan penyertaan modal dalam dokumen RPJMD, hal tersebut akan menjadi prioritas Pemprov Kalsel agar statusnya tidak turun menjadi Bank Perkreditan Rakyat.
“Apalagi pemenuhan MIM bagi Bank Kalsel merupakan keniscayaan sebagaimana peraturan OJK,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Sementara itu, Ketua Pansus IV, HM Lutfi Saifuddin mengingatkan agar Pemprov Kalsel benar-benar fokus dalam pengembangan sektor pendidikan. Salah satunya lewat mandatory budget sebesar 20 persen untuk sektor tersebut.
“Mandatory budget sesuai UU harus betul-betul dilaksanakan, yakni untuk urusan pendidikan minimal 20 persen,” kata politisi Partai Gerindra.
Diungkapkan, selama ini, besaran anggaran pendidikan memang sudah mencapai 20 persen. Namun jika ditelaah lebih rinci, hanya sekitar 6-7 persen yang dialokasikan untuk urusan pendidikan. Sementara sisanya masih ‘dinikmati’ oleh fungsi pendidikan.
Ia menegaskan, urusan dan fungsi pendidikan memiliki hal yang berbeda, sehingga anggarannya pun tidak dapat disamakan. Untuk urusan pendidikan menjadi ranah Dinas Pendidikan yang ditujukan untuk peningkatan kualitas SDM Kalsel. Sedangkan fungsi pendidikan tersebar di sejumlah instansi, baik berupa sosialisasi, pemberian beasiswa maupun pelaksanaan diklat.
“Optimalisasi anggaran untuk urusan pendidikan sangat penting, sebagai salah satu cara kita untuk mempersiapkan generasi muda kita untuk menghadapi bonus demografi yang akan datang,” jelas Lutfi.
Ia menilai tak hanya terkait dengan peningkatan daya saing, tetapi juga dharapkan mampu memenangkan persaingan di masa yang akan datang. Untuk itu, diperlukan anggaran yang tidak sedikit dan harus fokus pada sektor pendidikan.
Sementara itu, Gubernur Kalsel Sahbirin Noor mengungkapkan apresiasinya atas rekomendasi yang disampaikan dewan, dan berharap pembangunan di provinsi ini akan semakin maksimal dengan solidnya semua elemen.
“Alhamdulillah rancangan RPJMD sudah disetujui dan rekomendasi yang diberikan akan jadi pedoman untuk menindaklanjutinya dalam program-program kerja yang ada,” kata Sahbirin.
Secara tegas, Ia juga mengungkapkan bahwa prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan di masa kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur, Muhidin, adalah mewujudkan kesejahteraan rakyat, lewat program-program pembangunan yang termaktub dalam RPJMD 2021-2026. “Prioritas kita, rakyat sejahtera!” tegasnya. (lyn/KPO-1)
