Bahkan dua kabupaten dengan tingkat mengangguran terbuka tertinggi di Kalsel justru berada di daerah yang memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian, yakni Balangan dan Tabalong.
BANJARMASIN, KP – Sektor pertambangan dan penggalian merupakan penyumpang terbesar dalam produk domestik regional bruto (PDRB) Kalsel sebesar 18,91 persen, namun minim dalam menyerap tenaga kerja.
Dibandingkan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbangkan 14,65 persen, tetapi menjadi sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kalsel.
“Ini patut menjadi perhatian serius, kenapa sektor pertambangan dan penggalian hanya sedikit menyerap tenaga kerja Kalsel,” kata anggota Pansus IV Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2021-2026, Firman Yusi kepada wartawan, Kamis (13/1), di Banjarmasin.
Bahkan dua kabupaten dengan tingkat mengangguran terbuka tertinggi di Kalsel justru berada di daerah yang memiliki aktivitas pertambangan dan penggalian, yakni Balangan dan Tabalong.
“Ini selaras juga dengan informasi terkait mayoritas pekerja Kalsel itu, yang sekitar 44,5 persen berlatar pendidikan tidak tamat dan tamat SD,” tambah politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Untuk itu, RPJMD Kalsel 2021-2026 benar-benar fokus pada mengembangkan sumber daya manusia (SDM) Kalsel melalui singkronisasi program pendidikan dan ketenagakerjaan.
Menurut Firman Yusi, sektor pertambangan dan penggalian dalam aktivitasnyq tidak hanya membutuhkan tenaga teknis pertambangan, namun melibatkan pula berbagai keahlian.
“Karenanya, tidak hanya terkait pertambangan dan penggalian, RPJMD harus mewadahi dan mendorong proyeksi kebutuhan tenaga kerja ke depan,” jelas Firman Yusi.
Hal ini berdasarkan kondisi sosial ekonomi, pengembangan kewilayahan, perkembangan teknologi dan trend lokal maupun global.
“Perlu percepatan harmonisasi kurikulum pendidikan, baik formal maupun non-formal dengan kehutuhan pasar kerja,” ungkap Sekretaris Komisi IV DPRD Kalsel.
Untuk mempercepat hal tersebut, Gubernur sendiri harus pegang komando untuk mempertemukan dunia pendidikan dan dunia usaha untuk menyusun langkah konkrit bersama, dengan kontribusi yang nyata masing-masing pihak.
“Kalau RPJMD mewadahi, maka tentu sumber daya Pemprov Kalsel termasuk anggaran dapat didorong untuk mendukung langkah tersebut,” tegas wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel V, meliputi Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Balangan dan Tabalong. (lyn/K-1)
