Banjarmasin, KP – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK Banjarmasin menggelar Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) tahun 2022.
Kegiatan dilaksanakan di Aula Rakat Mufakat, Kabupaten HSS, Selasa (8/2/2022), yang dihadiri Tito Hartono (Kepala BPJS Ketenagakerjaan Banjarmasin), Iwan Pramono (Kepala BPJS Ketenagakerjaan HSS), Hendro Martono (Kepala Disnaker Kabupaten HSS), dan Nanang FM Noor (Kepala BPKPD Kabupaten HSS).
Hadir pula perwakilan SKPD lainnya, yakni, Dinas PTSP, Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian, Dinas PU, Dinas Perikanan, Dinas PMD, serta Bagian Kesra Kabupaten HSS.
Diharapkan melalui Rakor ini para pemangku kebijakan di lingkungan Pemkab HSS dapat mendorong percepatan perlindungan kepada pekerja di semua sektor, baik formal maupun informal secara keseluruhan, sekaligus persiapan serta komitmen Pemkab HSS dalam meraih Paritrana Award.
“Dengan tercapainya perlindungan menyeluruh di semua sektor dan terbentuknya peraturan daerah di wilayah Hulu Sungai Selatan, maka bonus yang akan dicapai adalah Kabupaten HSS juga dapat meraih Paritrana Award,” ujar Iwan Pramono.
Paritrana Award sendiri merupakan program pemerintah yang diinisiasi Kemenko PMK, Kemendagri, Kemanaker, dan BPJAMSOSRTEK dalam rangka memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah dan pelaku usaha yang telah mendukung penuh implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Sementara itu, Tito Hartono, mengungkapkan, dengan
Focus Group Discussion (FGD) ini dapat menggali potensi SKPD di Pemkab HSS. Sehingga, segera tercapai perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan menyeluruh kepada seluruh pekerja baik sektor formal maupun informal di wilayah HSS.
Berdasarkan data, jumlah Honorer/Non ASN yang sudah terlindungi sebanyak 2.250 peserta. Aparat Desa yang terlindungi sebanyak 1.296 peserta, dari total 143 desa di Kabupaten HSS. Sedangkan peserta BPU terdaftar di tahun 2021 sebanyak 2.017.
“Pemkab HSS juga telah berkomitmen untuk meraih Paritrana Award. Ini juga sebagai sarana komunikasi dengan pemerintah kabupaten setempat tentang pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan,” pungkas Tito. (Opq/KPO-1)
