Paringin, KP – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melangsungkan ulang tahunnya yang ketiga di Halaman Kantor Desa Halubau Utara kecamatan Paringin Selatan, Kamis (17/02/2022) kemarin.
Peringatan ulang tahun ketiga tersebut dihadiri Bupati Balangan H Abdul Hadi. Pada kesempatan tersebut, Bupati mengucapkan selamat ulang tahun.
Abdul Hadi mengatakan, di era sekarang ini, transparansi adalah sebuah kewajiban, tren masyarakat dalam penggunanaan media sosial berbasis internet menempatkan setiap orang pada akses yang luar biasa terbuka dan massif, sekaligus sangat memungkinkan terjadina multi-persepsi.
“Yang artinya, kemungkinan salah informasi, beda persepsi, salah paham dan bahkan fitnah, itu besar sekali,” ujarnya.
“Kami berharap anggota BPD beserta aparatur pemerintah desa dapat saling mendukung, saling mengoreksi dalam koridor saling menghormati,” imbuh Abdul Hadi.
Sehingga lanjutnya, dalam informasi apapun dari kedua belah pihak, BPD dan Pemerintah Desa sampai kemasyarakat itu dengan pesan yang tunggal, sehingga lebih kecil kemungkinan untuk disalah pahami atau salah persepsi.
Kemudian, orang nomor satu di Bumi Sanggam ini juga menyatakan, kehadiran BPD merupakan modal kekuatan solidaritas dan persatuan masyarakat.
“Dengan modal kekuatan solidaritas dan persatuan masyarakat yang sangat tinggi, kekuatan finansial APBD Balangan tentu akan menjadi cukup tinggi, serta inovasi program akan terus berkembang,” kata Abdul Hadi.
Dikatakan, bersatunya seluruh komponen yang ada di Balangan, tentu akan memberikan dampak yang sangat baik untuk perubahan Balangan ke depan. Bupati mengharapkan, ke depan supaya program yang dimiliki desa dapat satu nafas dengan program pembangunan Balangan.
“Komunikasi yang baik antara BPD dengan kepala desa harus terjalin dengan baik, sehingga setiap program yang dicanangkan dapat berjalan dengan baik pula,” tegas bupati.
Dikesempatan itu pula Bupati Balangan H Abdul Hadi berpesan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari APBN itu hendaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Karena dana desa diberikan oleh pemerintah pusat maka pengawasannya juga langsung dari pusat. Makanya berhati-hatilah dalam pengelolaannya, dan ini masuk dalam rencana aksi pemberantasan korupsi terintegrasi yang diawasi oleh KPK,” pungkas bupati. (srd/K-6)
