Tanjung, KP – Mengingat banyaknya anggaran Pemerintah Daerah (Pemda) yang dipangkas akibat pandemic Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), maka untuk rencana pembangunan yang akan direkomendasikan oleh Pemkab Tabalong hanya yang super prioritas.
Hal itu, sebagaimana diungkapkan Bupati Tabalong DR Drs H Anang Syakhfiani M.Si, saat memberikan arahan pada acara Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tabalong belum lama tadi di Kantor Kecamatan Haruai.
Menurut Bupati Tabalong dalam sambutan dan arahannya menyampaikan, tantangan ke depan membenahi sendi-sendi yang luluh lantak akibat pandemic Covid-19, “bahwa setelah kita menjalani adanya wabah pandemi Covid-19 selama dua tahun ini betul-betul luluh lantak semua sendi kehidupan termasuk sendi negara juga luluh lantak,” ujarnya.
“Bahkan penerimaan negara sebelum pandemi Covid-19 saja sudah tidak pernah tercapai target, apalagi masuk pandemi Covid-19 ini, begitu juga pendapatan asli daerah yang ditargetkan Rp200 miliar, realisasinya hanya 70-75 persen, belum lagi anggaran-anggaran dari pusat yang dipangkas, padahal kemampuan untuk membangun itu ditentukan oleh dana. Oleh sebab itu, saya sudah memberikan arahan kepada kepala Bappeda tahun 2023 betul-betul yang super prioritas yang kita rekomendasikan untuk disetujui,” tegas Bupati.
Dalam kesempatan itu, Anang juga minta para kepala desa, BPD, sebagaimana Perpres 104 tahun 2021 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia yang sudah 77 tahun Presiden mengeluarkan aturan untuk menggunakan dana desa 68 persen, yakni 40 persen untuk BLT, 20 persen untuk ketahanan pangan, kemudian 8 persen untuk Covid-19.
Bupati juga meminta kepada kepala desa dan BPD, dana desa yang bersumber dari APBN atau dari ADD, supaya kegiatan-kegiatan fisiknya dilaksanakan secara padat karya dengan menggunakan tenaga kerja setempat, bukan dari luar, materialnya juga usahakan material setempat, supaya warga desa mendapatkan tambahan penghasilan.
Kepala Bappeda Litbang Tabalong, HM Noor Rifani, melaporkan, kegiatan Musrenbang Kecamatan Haruai dan Bintang Ara, adalah Musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan yang merupakan forum musyawarah antara pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan dan untuk Kecamatan Haruai ada 222 usulan rencana pembangunan, kemudian Bintang Ara ada 95 usulan. “Kami mengapresiasi banyaknya usulan yang disampaikan, tentu juga diantaranya banyak usulan pembangunan yang prioritas,” ujarnya.
“Tetapi dengan adanya pandemic Covid-19 ini tentunya anggaran dan pendapatan terbatas, oleh karenanya dalam momen yang baik ini, tentunya harus melakukan usulan yang super prioritas atau usulan yang benar-benar nantinya akan memberi dampak bagi dua kecamatan ini,” pesan Rifani.
Terkait rancangan awal RKPD, Noor Rifani memaparkan bahwa untuk Kecamatan Haruai potensinya adalah tanaman hortikultura dan perkebunan rakyat, hampir semua masyarakat disini rata-rata melakukan kegiatan tersebut, kemudian juga ada kawasan agro industri yaitu kawasan industri Saradang yang merupakan potensi unggulan, “oleh karenanya program akan dilakukan melalui usulan nanti agar banyak mengacu kepada potensi unggulan, sehingga potensi ini bisa diberdayakan secara maksimal dan akhirnya membawa dampak yang banyak dan besar bagi masyarakat di Kecamatan Haruai,” ujarnya.
Bappeda bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) untuk melakukan pengembangan kawasan perdesaan agrowisata hortikultura di tiga desa, yaitu Catur Karya, Lok batu dan Kembang Kuning,” demikian pungkas Kepala Bappeda Tabalong. (ros/K-6)
