Oleh : Eddy Erwan Nopianoor
Statistisi Madya BPS Kab. Banjar
Jumlah penduduk miskin Kalimantan Selatan kondisi September 2021 sebanyak 208,11 ribu orang atau sebesar 4,56 persen, demikian rilis yang baru saja dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Selatan. Meskipun jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dibandingkan Maret 2021, namun jika dibandingkan dengan jumlah penduduk sebelum pandemi masih lebih besar. Jika kita cermati angka kemiskinan Kalimantan Selatan selama kurun waktu 2008 sd 2021, pengurangan jumlah penduduk miskin sebanyak 10 ribu orang atau hanya berkurang sebesar 1,92 persen. Mungkin akan timbul pertanyaan, dengan banyak nya kucuran program dan dana yang dikeluarkan untuk pengentasan kemiskinan, tapi pengurangan jumlah penduduk miskin tidak sebanyak yang diharapkan.
Pendekatan pengukuran kemiskinan
Angka kemiskinan yang selama ini dihitung oleh BPS menggunakan pendekatan pengeluaran atau dengan kata lain pendekatan moneter. Penghitungan yang dilakukan mampu memotret pengeluaran penduduk miskin, namun belum mampu mengukur dimensi lain kehidupan penduduk miskin. Padahal dalam melihat kemiskinan penduduk tidak hanya mengalami semata atas penurunan atau peningkatan pengeluaran saja, namun juga mengalami kehilangan pada berbagai dimensi kehidupan seperti kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak. Angka kemiskinan yang selama ini dihitung BPS berdasarkan pengeluaran atau moneter belum mampu menangkap semua dimensi tersebut. Pengukuran multidimensi penting untuk memperbaiki kualitas program penanggulangan. Cara pengukuran multidimensi memberi informasi lebih tajam dan spesifik, tingkat keparahan dan tingkat kedalaman kemiskinan. Dengan demikian, cara penanggulangannya pun menjadi lebih tepat sasaran.
Pengukuran Kemiskinan Multidimensi
Sejak 2010 telah dikembangkan Indeks Kemiskinan Multidimensi (IKM) oleh Oxford Poverty and Human Iniative (OPHI) untuk melihat bagaimana kemiskinan dapat dipetakan dalam indikator yang lebih jelas. Pengukuran kemiskinan multidimensi menurut OPHI dan UNDP, memandang kemiskinan secara lebih holistik dan lebih mendalam mencakup permasalahan kesehatan, pendidikan juga mengenai kualitas kehidupan. Indikator yang digunakan dalam penghitungan indeks kemiskinan multidimensi ini merupakan butir-butir target yang ada di dalam sustainable development goals (SDGs). IKM mempunyai peran yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dalam segala dimensinya karena bisa menangkap berbagai tipe kemiskinan yang tidak dapat ditangkap hanya dengan kemiskinan moneter saja. Kelebihan kemiskinan multidimensi adalah dapat menangkap bukan hanya berapa jumlah penduduk miskin, tetapi sudah memberitahu apa karakteristik dari kemiskinan yang dialami penduduk tersebut. Dengan demikian, pada saat pemerintah melakukan kebijakan, kebijakan tersebut akan lebih tepat karena mempunyai indikator yang jelas dalam menentukan keberhasilan program. Indeks kemiskinan multidimensi merupakan kombinasi angka dan derajat keparahan kemiskinan dalam berbagai dimensi yang mempengaruhi kapabilitas manusia.
Kemiskinan Multidimensi Kalimantan Selatan
Di Indonesia penelitian mengenai pengukuran kemisknan multidimensi digagas oleh Prakarsa pada tahun 2015, hasilnya bahwa penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi jumlahnya jauh lebih besar jika dibandingkan dengan penduduk yang mengalami kemiskinan moneter. Pada tahun 2014 contohnya, persentase penduduk Kalimantan Selatan yang mengalami kemiskinan moneter sebanyak 4,68 persen, sedangkan penduduk yang mengalami kemiskinan multidimensi sebanyak 35,3 persen. Angka kemiskinan multidimensi Kalimantan Selatan terbilang tinggi namun terus menurun sebagaimana juga kemiskinan moneter. Pengukuran kemiskinan dengan pendekatan pengeluaran menunjukkan hanya satu dari 20 penduduk di Kalimantan Selatan yang dikategorikan miskin. Namun, dengan pendekatan multidimensi, terlihat bahwa lebih dari sepertiga penduduk masih mengalami deprivasi kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor dalam lingkup yang lebih luas.
Di Kalimantan Selatan, jumlah penduduk yang tergolong miskin miltidimensi secara bertahap terus menurun. Penurunan yang konsisten ini terutama didorong oleh penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan. Sementara jumlah penduduk miskin perkotaan cenderung fluktuatif dan ada kalanya bertambah. Namun wilayah perdesaan masih tetap menjadi kantong kemiskinan terbesar di Kalimantan Selatan. Pada 2014, tidak kurang dari 71 persen penduduk yang tergolong miskin multidimensi berada di wilayah perdesaan. Dibandingkan dengan nasional, keparahan kemiskinan provinsi ini masih lebih rendah dalam kurun waktu tersebut. Kemudian, apabila antara desa dan kota dibandingkan, ketimpangan keparahan kemiskinan di Kalimantan Selatan masih lebih rendah dibandingkan dengan nasional. Dibandingkan dengan indeks kemiskinan nasional, IKM Kalimantan Selatan masih lebih tinggi.
Provinsi Kalimantan Selatan dikenal sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam batubara. Namun, kondisi tersebut belum menjamin kesejahteraan masyarakatnya. Ketersediaan infrastruktur yang memadai menjadi persoalan krusial yang mempengaruhi kesejahteraan. Berdasarkan pengukuran IKM, dimensi standar kualitas hidup dan kesehatan merupakan faktor yang paling dominan membuat kemiskinan multidimensi masih relatif tinggi. Sumber penerangan dan bahan bakar untuk memasak dalam dimensi standar kualitas hidup masih menjadi persoalan rumah tangga miskin. Selain itu, persoalan terkait air bersih dan sanitasi dalam dimensi Kesehatan juga turut mewarnai karakteristik kemiskinan multidimensi. Hal lain yang juga tak kalah penting ialah, persoalan asupan gizi yang seimbang bagi anak balita serta kepemilikan rumah.
Manfaat Kemiskinan Multidimensi
Informasi mengenai IKM akan membantu pemerintah dalam menyusun program kerja untuk penanggulangan kemiskinan multidimensi yang tepat sasaran. Fakta bahwa penduduk miskin perdesaan yang jumlahnya hampir dua kali lebih besar daripada penduduk miskin perkotaan sebaiknya menjadi pertimbangan dalam menyusun program kebijakan. Usaha penanggulangan kemiskinan akan memberikan dampak yang lebih besar apabila difokuskan kepada daerah-daerah yang sangat membutuhkan bantuan. Demikian pula program pengembangan infrastruktur secara merata serta mengimplementasikan program peningkatan kesejahteraan berbasis masyarakat.
Mengkaji kemiskinan multidimensi ini akan melengkapi informasi dalam upaya pengentasan kemiskinan yang lebih konkret. Pendekatan ini diharapkan bisa membantu pemerintah untuk memilih kebijakan yang efektif dalam menangani masalah kemiskinan di kabupaten atau kota.
