Jakarta, KP – Komisi IV DPRD Kalsel melakukan konsultasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) RI di Jakarta, terkait sharing dana alokasi khusus SMA/SMK di Kalsel.
“Kita perlu konsultasi terkait sharing dana alokasi khusus (DAK) SMA/SMK di Kalsel,” kata anggota Komisi IV DPRD Kalsel, H Troy Satria, usai konsultasi ke Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI, di Jakarta, Rabu (2/2).
Menurut Troy Satria, sharing dana alokasi khusus ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di SMA/SMK yang ada di Kalsel, mengingat alokasi anggaran pendidikan terbatas.
“Kita menginginkan lulusan SMA/SMK di Kalsel berkualitas, sehingga mampu memasuki pasar kerja yang ada,” tambah politisi Partai Golkar.
Apalagi salah satu arah kebijakan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan memang mengalokasikan bantuan kepada pemerintah daerah melalui penuntasan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan untuk menyelenggarakan layanan pendidikan berkualitas.
“Ini dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan,” tambah Troy Satria, pada kunjungan kerja yang dipimpin Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin.
Selain itu, arah kebijakan DAK fisik juga pada peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan pendidikan dalam rangka percepatan wajib belajar 12 tahun yang berkualitas.
“Kebijakan ini diarahkan dengan memberikan perhatian lebih besar pada kebutuhan afirmasi dan daerah dengan kinerja pendidikan rendah,” ujar wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VII, meliputi Kabupaten Tanah Laut dan Kota Banjarbaru.
Kemudian, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dalam mendukung pembelajaran berkualitas untuk mampu menghasilkan lulusan yang berketerampilan dan berkeahlian, terutama dalam mendukung pembangunan kawasan prioritas, major project dan sektor prioritas nasional.
“Kita memiliki banyak potensi lapangan kerja, namun sayangnya tidak mampu dipenuhi lulusan lokal, karena keterbatasan keahlian dan keterampilan yang dimiliki,” jelas Troy Satria.
Troy Satria mengakui, sebenarnya DAK fisik ini diprioritaskan pada revitalisasi sarana pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK maupun SLB.
“Kita ingin sharing dana agar bisa menyiapkan sarana dan prasarana pendidikan yang tepat agar lulusan SMA/SMK bisa terserap di pasar kerja,” ujar Ketua Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Kalsel.
Lebih lanjut Troy Satria mengungkapkan, pagu DAK fisik 2021 di Kalsel yang ditujukan untuk SMK, SMA dan SLB mencapai Rp89 miliar, dengan nilai kontrak Rp77,67 miliar, nilai penyaluran Rp77,67 miliar dan nilai penyerapan hanya Rp56,76 miliar atau 70 persen.
Sedangkan alokasi DAK fisik 2022 dianggarkan untuk SMA Rp45,45 miliar, SMK Rp62,91 miliar dan SLB Rp10,59 miliar, dengan total Rp116,95 miliar.
“Mudah-mudahan alokasi DAK fisik ini bisa terserap seluruhnya untuk memperbaiki kualitas pendidikan di SMA/SMK dan SLB,” kata Troy Satria.
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel diterima Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan Kemendikbudristek, Finna Rizqina yang memaparkan kebijakan dan program kementerian tersebut dalam penggunaan DAK fisik maupun non fisik pada 2022 ini. (lyn/KPO-1)
