Masyarakat merubah maindset atau pola berpikir masyarakat untuk menambah daya tarik Banjarmasin
BANJARMASIN, KP – Pasca dipindahnya kedudukan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) Kota Banjarbaru ternyata memiliki dampak tersendiri bagi Kota Banjarmasin.
Pasalnya, Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman menilai, Kota Banjarmasin pasti akan kehilangan daya tarik bagi masyarakat untuk datang ke Kota Seribu Sungai ini, termasuk pengusaha dan investor.
Ia menyebut bahwa hal tersebut merupakan salah satu kerugian yang dialami Bumi Kayuh Baimbai setelah tidak lagi berstatus sebagai Ibukota Provinsi.
“Mungkin secara garis besar kemungkinan besar peminatan atau daya tarik orang untuk usaha di Banjarmasin akan berkurang,” ucapnya saat dihubungi awak media, Jumat (25/02) siang.
Karena itu, untuk menutup kerugian tersebut, Ikhsan mengajak masyarakat merubah maindset atau pola berpikir masyarakat untuk menambah daya tarik Banjarmasin.
“Kudah saatnya kita merubah maindset untuk membangun hal-hal lain sebagai daya tarik tersendiri,” ungkapnya.
Bukan tanpa alasan, hal tersebut diungkapkannya agar Banjarmasin tetap bisa bersaing dengan daerah lain setelah status ibukota ini berpindah.
“Sehingga magnet daya tarik orang lain ke Banjarmasin tidak berkurang,” imbuhnya.
Selain itu, dampak yang terjadi akibat pemindahan ibukota ini juga berdampak pada sisi pembangunan yang berasal dari pemerintah pusat.
“Karena bisa saja mungkin nanti prioritas pembangunan lebih mengarah ke ibukota yang baru daripada daerah lainnya,” tukasnya.
Selain itu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Banjarmasin yang sudah dirancang sedemikian rupa juga pasti akan berubah, labtaran harus menyesuaikan status ibukota yang sudah tidak lagi disandang Kota Baiman ini.
“Termasuk juga kebijakannya,” ujarnya.
“Untuk Dana Aalokasi Khusus (DAK) yang dikucurkan dari APBN juga akan berubah Karena bisa saja prioritas pembangunan lebih ke ibukota,” tambah Ikhsan.
Kendati demikian, mantan Staf Ahli Bupati Tanah Bumbu itu, bahwa Pemko Banjarmasin sebenarnya tidak mempermasalahkan keputusan pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel ini.
Ia menganggap bahwa hal tersebut hanyalah status bagi sebuah wilayah atau daerah.
Karena, ia yakin bahwa karakter kota yang dikenal publik sebagai kota dengan pusat perdagangan, pariwisata dan ragam kebudayanya ini alan tetap melekat di Banjarmasin, meski tak lagi berstatus ibukota.
“Karena yang menyematkan itu adalah masyarakat. Bukan instansi pemerintah. Yang berbeda hanyalah status. Karena Banjarmasin sudah dikenal luas oleh masyarakat dengan kota yang sarat akan budaya, historis dan kulturnya,” pungkasnya. (Kin/K-3)
