Banjarmasin, KP – Berpindahnya kedudukan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang kini sudah tersebar luas di masyarakat, dinilai tak akan berdampak besar bagi perekonomian Kota Banjarmasin.
Pengamat Ekonomi Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al-Banjari, Dr H Mohammad Zainul SE MM mengatakan, bahwa pemindahan Ibukota Provinsi Kalsel dari kota Banjarmasin ke Kota Banjarbaru bukan sesuatu hal yang mengejutkan.
Bukan tanpa alasan, secara secara the facto, Zainul menjelaskan, kepindahan Ibukota Provinsi Kalimantan selatan ke Kota Banjarbaru sebenarnya sudah lama terjadi yaitu sejak masa jabatan Gubernur dijabat oleh Rudy Arifin.
Hal itu ditandai dengan kepindahan Kantor Gubernur dan beberapa dinas tingkat I Kalsel ke kota yang memiliki nama lain sebagai Kota Idaman tersebut.
“Ini menunjukan bahwa pemindahan Ibukota Kalsel ke Banjarbaru sudah lama direncanakan namun timingnya pada saat itu belum memungkinkan,” ucapnya pada Kalimantan Post, Minggu (20/02) sore.
Sebelumnya diketahui, kabar yang menjadi buah bibir di Banua tersebut muncul ke publik setelah disahkannya UU Provinsi Kalsel oleh DPR RI itu, status Ibukota Provinsi Kalsel yang secara otomatis harus dilepas oleh Kota Banjarmasin.
Pasalnya, berdasarkan kutipan isi RUU Provinsi Kalsel yang diterima Kalimantan Post, khususnya di Bab 3 pada pasal keempat, disebutkan bahwa Ibukota Provinsi Kalsel berkedudukan di Banjarbaru.
Karena itu, Zainul menilai, jika pemerintah pusat sudah memberikan persetujuan pemindahan kedudukan Ibukota Kalsel ke Banjarbaru itu menandakan bahwa timing memang sudah tepat.
“Karena secara psikologi publik Kalsel sudah dapat memahami alasan berpindahnya Ibukota Provinsi Kal Sel ke Banjarbaru ini,” ungkapnya.
Selain itu, pria yang saat ini menjabat sebagai Wakil Rektor (WR) I Uniska tersebut menuturkan, patut diakui bahwa Kota Banjarmasin sekarang ini tergolong sudah cukup padat.
Sehingga ketersediaan areal untuk pengembangan pemukiman maupun pengembangan perkantoran sudah relatif cukup terbatas.
“Disisi lain, ketersediaan lahan di Kota Banjarbaru masih tersedia cukup luas, sehingga penataan kota kedepannya masih bisa dikembangkan,” tukasnya.
Bahkan, jarak antara Kota Banjarmasin dengan Kota Banjarbaru yang tidak terlampau jauh, maka pemindahan kedudukan Ibukota Provinsi ini tidak memiliki pengaruh yang negatif terhadap Kota Banjarmasin.
“Justru dengan berpindahnya Ibukota Provinsi ini akan memberikan keuntungan dari kedua belah pihak, baik Kota Banjarmasin maupun Kota Banjarbaru,” ungkapnya.
Kemudian, Kota Banjarmasin yang tadinya berstatus sebagai kota administratif pemerintahan, bisa berubah menjadi kota niaga atau pusat perdagangan di Kalimantan Selatan.
“Dari situ nantinya Kota Banjarmasin bisa dikatakan sebagai sentra pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan,” tegas Zainul.
Karena semua kebutuhan masyarakat daerah yang ada di sekitar Kota Banjarmasin akan disuplai dari Kota Seribu Sungai ini
Karena itu, ia menyimpulkan bahwa kesimpulan dari keputusan pemindahan kedudukan Ibukota Provinsi Kalsel ke Banjarbaru ini secara ekonomi tidak akan menurunkan perekonomian kota Banjarmasin.
Ia lantas mencontohkan hal serupa. Yakni kondisi Kota Balikpapan, walaupun bukan Ibukota Provinsi Kaltim, tapi perekonomiannya tidak kalah dengan kondisi ekonomi di Kota Samarinda.
“Yang penting bagaimana caranya kedua pemko saling bersinergi sehingga pembangunan bisa berjalan secara bersama sama,” tandasnya. (Kin/KPO-1
