Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
Politika

Pertemuan 7 Parpol Non Parlemen, Buka Wacana Koalisi Pemilu 2024

×

Pertemuan 7 Parpol Non Parlemen, Buka Wacana Koalisi Pemilu 2024

Sebarkan artikel ini
IMG 20220224 WA0020 scaled
JUMPA PERS - Pertemuan 7 partai non parlemen memberi sinyal bahwa bakal ada Wacana Koalisi Pemilu 2024 (KP/istimewa)

Banjarmasin, KP – Wacana pembentukan koalisi partai politik (parpol) dalam menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2024 sudah mulai mencuat ke publik

Benar saja, berdasarkan data yang diterima Kalimantan Post pada Rabu (23/02) tadi malam di Banjarmasin, sejumlah parpol sudah mulai memberikan sinyal akan adanya wacana koalisi di pesta demokrasi di Indonesia tersebut.

Baca Koran

Seperti Partai Persatuan Indonesia (Perindo), PSI, Partai Hanura, PKP, PBB dan Partai Garuda, para kader parpo tersebut diketahui membahas wacana koalisi untuk Pemilu 2024.

Bahkan, Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo, mengatakan, ke depannya, Partai Berkarya juga akan masuk dalam koalisi tersebut, sehingga total suara secara keseluruhan ketujuh partai itu 13,6 juta suara.

“Tujuh partai politik, termasuk Berkarya, secara keseluruhan memperoleh hampir 13,6 juta suara, terbesar nomor 2 setelah PDIP. Maju terus kawan-kawan,” ucapnya dalam Pertemuan Ketua Umum Parpol Nonparlemen, Rabu (23/2) kemarin malam

Selaku penggagas pertemuan tersebut Hary menjelaskan, bahwa pertemuan ini adalah bentuk silaturahmi mengingat partai-partai tersebut adalah peserta Pemilu tahun 2019.

Kemudian, poin kedua dari pertemuan tersebut, dengan jumlah suara yang besar, keenam partai tersebut memutuskan untuk mewacanakan bersama-sama menjadi satu koalisi untuk ikut kontestasi pencapresan tahun 2024.

IMG 20220224 WA0021

“Kami membuka wacana tentang keikutsertaan untuk Pencapresan di pemilu tahun 2024,” ungkapnya.

Hary mengungkapkan, hal tersebut mengikuti jalur suara 25 persen.

Diketahui mencalonkan capres dan cawapres jika merujuk UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya merujuk ambang batas atau presidential threshold sebesar 20 persen saja.

Namun, juga perolehan suara hasil Pemilu minimal 25 persen.

Ketiga, Hary menyampaikan ada wacana bahwa koalisi tersebut akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0%.

“Kami akan mencoba untuk melakukan judicial review untuk presidential threshold menjadi 0%,” ungkapnya

Keempat, pertemuan tersebut juga dibahas untuk membentuk sekretariat bersama.

“Kami akan terus membahas isu-isu untuk kepentingan bersama ke depan, sehingga diperlukan sekretariat bersama untuk wadah menyuarakan perjuangan kami semua yang berenam ini, dan nanti tentunya ada anggota baru,” ungkapnya.

Lalu, poin kelima, adanya kesepakatan untuk membentuk satu nama koalisi yang masih akan dimatangkan.

“Ada usulan Koalisi Partai Parlemen masa depan, ada usulan lagi Koalisi Partai Nusantara, nanti tentunya akan dimatangkan nama koalisinya,” jelas Hary.

Nantinya, nama tersebut akan menjadi nama permanen dari koalisi.

Untuk diketahui, sejumlah petinggi parpol non parlemen lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya Ketua Umum PKP Yussuf Soelichin, Ketua Umum DPP PSI Giring Ganesha, Ketua Umum Partai Garuda Ahmad Ridha Sabana, Waketum DPP PBB Tatang Zaenuddin, dan Wakil Ketua Sekjen DPP Partai Hanura, Zul Hendri Chaniago. (Kin/KPO-1)

Iklan
Iklan