Banjarmasin, KP – Diskusi terbatas yang membawa pembangunan Jembatan Sei Jingah – Sei Bilu dibandingkan rencana pemerintah membangun Jembatan Sungai Gampa- Pramuka ternyata urgensi dan kepentingannya lebih mayoritas diperlukan untuk pembangunan Jembatan Sei Jingah.
Diskusi ini digawangi empat media, jejakrekam.com, apahabar.com, Kalimantan Post dan KOPI, menghadirkan diskusi terfokus soal menakar urgensi Jembatan Sei Jingah versus Jembatan Pramuka – Sei Gampa.
Hadir pula pengamat publik yang mantan komisioner KPU Kalsel Dr Muhammad ME serta sejumlah jurnalis di Banjarmasin.
“Mengapa hal ini penting? Jika Jembatan dibangun paling tidak bisa menekan ketertinggalan masyarakat yang sudah moderen tetapi sebagian mereka saat berangkat ke sekolah naik Getek,” ucap Anggota DPRD Kalsel HM Rosehan NB.
Menurut Wakil Ketua Komisi III DPRD dari FDIP ini, jembatan Sei Jingah – Sei Bilu merupakan kebutuhan masyarakat yang mendesak dibanding rencana pemerintah yang akan membangun jembatan Pramuka – Sungai Gampa.
Demikian juga secara manfaat, dibukanya Jembatan Basit dan Gubernur Syarkawi, sudah tidak menjadi harus terdepan lagi untuk pembangunan Jembatan Pramuka – Sei Gampa.
“Karena dengan perkembangan kelurahan, di Banua Anyar dan Sungai Lulut. Suka atau tidak suka, jalan Banua Anyar terbuka menambahkan baru namanya Sungai Andai. Begitu juga Kelurahan Sungai Andai dengan kemajuan gerakan H Asbullah sebagai developer pengembang kelurahan, cukup maju dan cepat,” katanya.
Di sisi lain dengan semakin padatnya Puskesmas dampak pertumbuhan UKM kini warga Pengambangan iri, lebih condong untuk segara dibangunkan Jembatan Sei Jingah – Sei Bilu historis, agar kedepan pelajar SMPN 10 Banjarmasin tak begetek, dan langkah yang special dari kedua kepala daerah baik Walikota H Ibnu Sina dan Paman Birin untuk segara men-support.
“Jadi secara politis, tidak melihat DPRD, justru dilihat zaman pemerintahan. Jalan Gubernur Soebardjo, Jalan Gubernur Syarkawi dan lainnya, kepala daerah siapa. Utara dan Timur, internal ke Pemko berkolaborasi dengan wakil rakyat DPRD Kalsel dari Banjarmasin. Sinergi antara eksekutif dan legislatif, kota dan provinsi, menghamburkan tidak uang,” katanya.
“Ada kompensasi biaya pembebasan lahan, tolong dikawal di kelurahan, kecamatan dan kota. Provinsi harus tetap dikawal, supaya betul-betul sangat urgen, dan segi manfaat juga banyak,” tambahnya.
Mendukung usulan ini, karena sangat dibutuhkan. Kegiatan religi di Sungai Jingah, banyak melintasi kampung melayu dan lainnya, kalau dibuka jalur alternatif justru bisa membuka akses itu.
Sedangkan Sukrowardi yang juga anggota Komisi III DPRD Banjarmasin dari Fraksi Golkar, mengutip pendapat Almarhum Bachtiar Murad, poros pada jembatan dan jalan untuk pembangunan yang jadi prioritas.
Akses jalan tembus, ketika fungsi jembatan memudahkan untuk menyeberang dan efisiensi beraktivitas. Hal penting untuk disuarakan.
“Kini Pemko dibawah pimpinan Pak Ibnu Sina dan pemprov Paman Birin berlomba-lomba membuat sebuah legend. Legend Ibnu Sina-Hermansyah adalah Jembatan HKSN dan Jembatan Antasan Bromo.
Bicara biaya menelan Rp 60-70 miliar, Jembatan Bromo hampir sama dengan Jembatan Basit yang menelan ratusan miliar karena dihitung dari pembebasan lahan.
Tidak berpikir, mencari sesuatu yang tidak legend. Sungai Jingah dan Pengambangan, Gubernur Kalsel Paman Birin berasal dari Sungai Jingah,” katanya.
Makam Surgi Mufti dan Guru Zuhdi, jembatan ini harus segera dibangun. Sinergis, bisa duduk pemkot dan pemprov, apa kontribusi atau sharing biaya. Mendorong membuat legend atau sejarahnya. Prioritas atau langit-langit, Jembatan Sei Jingah prioritas. Banjarmasin tidak lagi mengembangkan kota, karena wilayahnya sudah terbatas.
Tidak dianggarkan dalam pembahasan bersama dengan Banggar DPRD Banjarmasin, justru tiba-tiba ada tambahan di APBD. Banyak berharap mendominasi dan harapan, kenang-kenangan dari seorang Sahbirin Noor.
Sedangkan M Isnaini Ketua Komisi III DPRD Banjarmasin dari Fraksi Gerindra, mengatakan Jembatan Sei Jingah sangat penting untuk dibangun karena merupakan aspirasi pendapat dan harapan dan impian, bagaimana bisa terwujud tentu perlu dukungan semua masyarakat.
“Jembatan Pramuka-Sei Gampang tidak pernah disampaikan ke dewan. Finalisasi anggaran, menghadirkan walikota Ibnu Sina, out put dan
Lebih tepat adalah Jembatan Sei Jingah, dari segi manfaat dan kebutuhan, jelas sudah dirindu-rindukan. Kalau toh, disampaikan direview DED, akan segera menganggarkan DED Jembatan Sei Jingah,” katanya.
Diakui, untuk mendapat gambaran secara rinci, anggaran jembatan Pramuka-Sei Gampa, pembebasan bermanfaat dibangun belum ada kepastian.
“Melihat persoalan jembatan adalah persoalan kebutuhan, sependapat dengan Mantan Wagub Rosehan untuk membangun Jembatan Sungai Jingah- Sungai Bilu,” ujarnya.
Bahkan secara emosial akan sangat mendukung keberadaan Jembatan Sei Jingah. Apakah pemko masih bersikeras mendahulukan Jembatan Pramuka-Sei Gampa, kami akan tetap berjuang, untuk jembatan Sei Jingah,” katanya.
“Sah-sah saja apa yang disampaikan Plt Kadis PUPR Banjarmasin masuk ke Perda RTRW Banjarmasin, kegunaan dan fungsi.
Apakah jembatan Pramuka-Sei Gampa bisa diuji atau dibandingkan atau sejajar dengan Jembatan Sei Jingah, masih debatable,” ucapnya.
Ia tetap mengharapkan Pemko lebih arif dan memilah dan memilih serta mengakomodir dan bisa melihat lebih objektif, apa-apa yang menjadi harapan kota Banjarmasin.
”Mungkin survei, yang mendominasi akan rencana jembatan Sei Jingah,” tandasnya.
Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Med mengatakan bahwa kunci urgensi dan kebutuhan, manfaat dan mudharat, dan partisipasi. Mengajak teman-teman dewan yang dipilih rakyat dengan suara terbanyak. Pemilu kita didesain menjadi dorongan partisipasi. Didorong adalah partisipasi, perbedaan pendapat, tidak boleh dibiarkan liar di ruang publik, Diadakan FGD, diskusi grup terpumpun.
“Analisis SWOT, soal perencanaan jembatan pramuka-sei gampa maupun jembatan sei jingah-sei Bilu,” imbuhnya.(vin/KPO-1)
