Banjarmasin,KP- Guna membangun strategi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas yang miliki Provinsi Kalimantan Selatan dan agar kedepannya komoditas yang diekspor bukan lagi berupa bahan baku, tetapi berupa barang setengah jadi atau barang jadi kini Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel menggelar rapat koordinasi teknis perencanaan (Rakornis.
Kegiatan Rakornis yang digeklar Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel dlam menggelar rapat koordinasi teknis perencanaan (Rakornis) di Aula Dekransada Provinsi Kalsel, Selasa (29/03/2022) bertujuan mendukung Ibukota Nusantara (IKN) khususnya pada sektor industri untuk dikembangkan dan pemanfaatan maksimal mengikuti perkembangan teknologi 4.0 saat ini. .
Bahakn berdasarkan Visi misi Gubernur Provinsi Kalsel H. Sahbirin Noor pada tahun 2030 untuk muncul mendukung Ibukota Nusantara (IKN) khususnya pada sektor industri untuk dikembangkan dan pemanfaatan maksimal mengikuti perkembangan teknologi 4.0 saat ini.
Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Kalsel, H Mahyuni menjelaskan kegiatan ini merupakan program yang dihadirkan oleh Kementerian Perindustrian dengan sebuah konsep link and match antara industri dan sekolah menengah kejuruan (SMK).
“Kita bersama satuan kerja terkait perindustrian, menyampaikan ke Kabupaten- Kota tentang kebijakan perindustrian program prov kalsel mendukung kalsel sebagai gerbang ibu kota nusantara (IKN)” Ujar Mahyuni
Dalam tujuannya Gubernur Kalsel menginginkan adanya Hilirisasi dan Vokasi industri pertanian dan pertambangan, sehingga ada pemanfaatan bahan baku agar lebih maksimal dan menambah nilai guna jual, yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu Ketua DPRD Kalsel Saripuddin mengatakan dengan adanya rakornis ini diharapkan bisa menguatkan peluang tenaga kerja di bidang industri, sehingga ada peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat dimasa endemi saat ini
“Dengan adanya Undang-undnag Cipta Kerja, bisa membuka peluang lapangan kerja untuk masyarakat. Hal ini di ketahui dari hasil riset Balitbangda yang kemudian di singkronkan dengan Badan Pusat Statistik, untuk apa yang menjadi acuan kebutuhan” Ujarnya. (dev/K-3)
