Banjarmasin, KP – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia Kalsel mendesak pemerintah untuk mengevaluasi kebijakan harga minyak goreng.
Hal ini merupakan buntut kelangkaan minyak goreng dan penetapan kebijakan pemerintah terkait kebijakan harga jual yang menyesuaikan harga pasar, yang memicu gelombang aksi di Kalsel.
“Kita mendesak agar pemerintah segera mengevaluasi harga minyak goreng,” kata Koordinator aksi demontrasi, Iqbal saat berorasi di depan Gedung DPRD Kalsel, Senin (28/3), di Banjarmasin.
Selain itu, juga menuntut penurunan minyak goreng, sehingga masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau, mengatasi kelangkaan minyak goreng, memberantas mafia minyak goreng.
“Menjamin subsidi minyak goreng diberikan kepada yang berhak dan tepat sasaran,” tambahnya.
Kemudian, DPRD Kalsel diminta untuk memfasilitasi aksi massa agar mengadakan sidang rakyat dengan mengumpulkan jajaran eksekutif dan legislatif di semua wilayah Kalsel.
“Juga menuntut menurunkan M Lutfi dari jabatannya sebagai Menteri Perdagangan, karena penyataannya menyengsarakan rakyat,” tambah Iqbal.
Diakui, kelangkaan dan tingginya harga minyak goreng sangat berdampak pada masyarakat, termasuk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang memerlukan minyak goreng.
“Tanpa adanya minyak goreng, pedagang gorengan tidak bisa berjualan. Kalau minyak goreng mahal, kita goreng ikan pakai apa?” ungkapnya dengan lantang di hadapan para peserta aksi lainnya.
Pemerintah dinilai lalai dalam memerhatikan kebutuhan pokok masyarakat, terutama minyak goreng, mengingat kelangkaan minyak goreng sudah terjadi sejak akhir tahun lalu, yang diperparah fluktuasi harga yang menimbulkan keluhan dari masyarakat.
Aksi yang berlangsung sejak pukul 11.00 WITA itu akhirnya dihadiri oleh Anggota DPRD Kalimantan Selatan, Suripno Sumas dan Muhammad Yani Helmi, yang turut didampingi pimpinan SKPD terkait, yakni Kepala Dinas Perdagangan Kalimantan Selatan, Birhasani dan Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Selatan, Syamsir Rahman.
Anggota DPRD Kalsel, H Suripno Sumas menegaskan, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Namun mengingat terbatasnya tugas pokok dan fungsi legislatif, hal itu menurutnya tidak dapat dilakukan dengan cepat.
“Kita perlu koordinasi dengan pihak lain dan tentunya perlu waktu untuk menyiapkan rapat yang melibatkan banyak lembaga,” jelas Suripno.
Aksi yang dijaga ketat aparat kepolisian itu baru berakhir ketika pihak legislatif menyepakati poin-poin tuntutan yang dikuatkan dengan surat resmi dari lembaga tersebut. (lyn/KPO-1)
