Banjarmasin, KP – Pemerintah melalui PT Pertamina sudah menaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) non subsidi.
Sebelumnya, harga LPG non subsidi Rp 11.500 per kg, kemudian naik pada Desember 2021 menjadi Rp 13.500 per kg, dan pada Minggu 27 Februari 2022 kembali naik menjadi Rp 15.500 per kg.
Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi menyatakan kekhawatirannya, meski kebijakan menaikkan harga gas LPG berlaku khusus untuk non subsidi, namun dipastikan akan sangat berdampak terhadap di semua golongan masyarakat.
” Kenaikan Gas LPG Non Subsidi jelas akan berdampak menambah beban rakyat semakin berat,” ujarnya.
Kepada KP Minggu (6/3/2022)) ia mengatakan dampak dari kenaikan kenaikan gas LPG dipastikan akan memukul seluruh sektor industri, mulai berskala besar, menengah maupun industri kecil.
Buntutnya ja Faisal Hariyadi, tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh pengusaha selain menaikkan harga barang-barang yang diproduksi.
“Alhasil beban perekonomian masyarakat akan semakin berat. lantaran kenaikan gas elpiji biasanya akan diikuti dengan naiknya harga semua jenis barang-barang kebutuhan,“ tandasnya.
ia memaklumi, bahwa kebijakan menaikkan elpiji non subsidi tersebut salah satunya didasari dan dilatarbelakangi untuk menekan beban anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah.
Menurutnya, selama ini melalui APBN pemerintah menyediakan anggaran cukup besar untuk mensubsidi kebutuhan elpiji subsidi 3 kg yang diperuntukan untuk masyarakat miskin.
Namun pada sisi lain lanjutnya, jika melihat dampaknya yang begitu luar biasa terhadap perekonomian masyarakat serta berbagai kegiatan dunia industri kebijakan menaikkan gas LPG non subsidi mestinya pemerintah sebelum mengambil kebijakan itu dapat memperhitungkan dampaknya.
Pada bagian ia menyatakan rasa kekhawatirannya, jika beban berat terhadap kenaikan gas elpiji non subsidi akan membuat banyak dunia industri dan rumah tangga tidak lagi mampu untuk bertahan.
Dampak lain kata Faisal Hariyadi, kenaikan harga gas elpiji 5 kilogram atau 12 kilogram bisa berdampak migrasi besar-besaran ke tabung 3 Kg.
” Kalau hal ini sampai beralih, maka maka akan sering terjadi kelangkaan gas elpiji 3 kilogram yang mestinya untuk warga miskin,” ujarnya.
Hal senada juga dikemukakan Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali. Ia berpendapat kenaikan gas elpiji non subsidi diprediksi bakal memicu naiknya sejumlah bahan pokok.
Mengantisipasi hal itu, Wakil Ketua DPRD Banjarmasin Matnor Ali meminta, kepada pihak atau instansi terkait segera melakukan antisipasi sejak sekarang. (nid/K-3)
