Yogyakarta, KP – Wakil Ketua DPRD Kalsel, Hj Karmila mengunjungi Biro Organisasi Sekretariat Daerah DI Yogyakarta untuk belajar penyederhanaan birokrasi.
“Kita perlu belajar penyederhanaan birokrasi di DI Yogyakarta, yang dinilai cukup bagus,” kata Karmila, usai mendampingi Komisi I DPRD Kalsel ke Biro Organisasi Sekda DI Yogyakarta, belum lama ini.
Karmila mengungkapkan, diskusi berkaitan dengan dua poin penting Dasar Regulasi Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional dan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi.
“Kita ingin mengetahui pasca penyederhanaan birokrasi di SKPD di Provinsi DI Yogyakarta, yang telah dilaksanakan pada Desember 2021 dan Januari 2022,” tambah Karmila.
Ternyata, masih ada lima SKPD yang tidak disederhanakan, diantaranya termasuk Dinas Tata Ruang, Dinas Kebudayaan dan Dinas Perhubungan.”
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Hj Rachmah Norlias menambahkan, beberapa hal diperoleh dari diskusi bersama Biro Organisasi.
“Penyederhanaan birokrasi sudah hampir rampung , tetapi masalah-masalah lain yang masih belum jelas, karena menunggu peraturan dari pusat,” tambah politisi Partai Amanat Nasional.
Diantaranya, jabatan-jabatan fungsional, tunjangannya memang masih disamakan dengan struktural.
“Kedepannya DIY masih menunggu peraturan-peraturan yang dikeluarkan dari Kemen PAN,” ujar Hj Rachmah. (lyn/KPO-1)
