Komisi VIII DPR RI Cek Kelancaran Penyaluran Bansos di Kalsel

Banjarbaru, KP – Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor didampingi Sekdaprov Roy Rizali Anwar, menerima kunjungan kerja anggota Komisi VIII DPR RI Bidang Agama dan Sosial, Jumat (18/03/2022) di ruang Maksid Setdaprov Kalsel di Banjarbaru.

Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor mengucapkan terima kasih atas kunjungan Komisi VIII DPR RI yang akan menghimpun berbagai informasi tentang optimalisasi penyaluran bansos di Kalsel.

“Semoga, informasi yang diharapkan oleh komisi ini, nantinya bisa kita sampaikan secara akurat dan tepat,” ujar Paman Birin, sapaan Sahbirin Noor.

Dikatakan juga, kondisi pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2019, telah memberikan dampak yang cukup besar bagi kehidupan masyarakat tak terkecuali masyarakat di Provinsi Kalsel.

Dengan demikian program bantuan pangan non tunai (BPNT) yang sekarang disebut Program Sembako menjadi mekanisme jaring pengaman bagi masyarakat agar tidak semakin terpuruk akibat covid-19.

Sampai dengan 16 maret 2022 realisasi penyaluran program sembako kepada keluarga penerima manfaat se-Kalsel sudah mencapai lebih dari Rp98 miliar rupiah, termasuk di dalamnya 15 miliar di Kota banjarmasin.

Dalam menyalurkan program sembako ini ucap Paman Birin, pemerintah daerah melalui dinas sosial bekerja sama dengan kantor pos penyalur, dan himpunan bank milik negara yang sudah ditunjuk untuk menyalurkan bantuan ini.

Berita Lainnya
1 dari 1.547
loading...

“Saat ini jumlah penduduk pra sejahtera dan terdampak covid-19 di Kalsel berjumlah 532.099 keluarga dengan 74.200 keluarga berdomisili di Banjarmasin,” sebutnya lagi.

Indeks bantuan program sembako semenjak covid-19 mengalami kenaikan menjadi Rp200.000 per KPM per bulan, yang sebelumnya bernilai Rp110.000 sampai Rp150.000 per KPM per bulan.

Sementara itu, Wakil Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasoang selaku pimpinan rombongan, mengatakan kedatangan pihaknya ke Kalsel dalam rangka melakukan cek atau mencari informasi untuk memastikan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat yang berhak menerima, berjalan dengan baik dan tepat waktu.

Ditambahkannya, di Komisi VIII DPR RI memperbincangkan terutama terkait titik kesejahteraan sosial (TKS). Data yang jadi rujukan pihaknya dari BPS, yang disebutkan data sosial harus RKS di Kementerian Sosial.

“Saat ini jumlah yang jadi sasaran kita 10 juta keluarga yang menerima Program Keluarga Harapan (PKH),” sebutnya.

Di Provinsi Kalsel diperkirakan ada 99 ribu penerima PKH dan dibanding daerah lain, tergolong sedikit jumlahnya yang rata rata di atas 100 ribu penerima PKH. Kendati diperkirakan ada perubahan, namun tetap memakai data yang ada.

“Kita selalu menyasar 10 juta keluarga tanpa perubahan dasar, sehingga terjadi saling curiga,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Paman Birin berharap dapat memberikan saran dan masukan terkait penyaluran program sembako lebih optimal serta meminta SKPD terkait dan semua pihak yang telah berhadir agar dapat memberikan informasi, fasilitasi dan dukungan kepada Komisi VIII selama kegiatan kunjungan kerja.(adpim/K-2)

Berlangganan via E-MAIL
Berlangganan via E-MAIL
Berita Menarik Lainnya

Situs ini menggunakan Cookie untuk meningkatkan Kecepatan Akses Anda. Silahkan Anda Setujui atau Abaikan saja.. TerimaSelengkapnya