Banjarmasin, KP – Angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Banjarmasin tahun 2021 mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya.
Pasalnya, berdasarkan data di badan pusat statistik, angka pengangguran meningkat menjadi 8,57 persen di tahun 2021. Padahal di tahun 2020, yakni berada di angka 8,32 persen.
Sedangkan dengan angka kemiskinan, di tahun 2020 lalu berada di angka 4,39 persen, lalu di tahun 2021 berada di angka 4,89 persen.
Kepala Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja, Isa Anshari berdalih, adanya kenaikan angka tersebut dipicu oleh pandemi Covid-19 yang masih melanda Kota Banjarmasin, termasuk pembatasan-pembatasan yang diterapkan di dalamnya.
“Rata-rata ada yang terdampak karena di-PHK, usahanya berhenti, ada pula yang berpindah ke usaha lain,” ungkapnya saat ditemui awak media di Balai Kota, Senin (28/3) siang.
“Saya belum memiliki data yang detail, berapa data jumlah jiwa pengangguran itu,” tambahnya.
Lantas, apa upaya yang bisa dilakukan pihaknya untuk menekan angka pengangguran itu?
Terkait hal itu, Isa mengaku pihaknya tengah mengupayakan sejumlah program kegiatan ekonomi yang diharapkannya bisa membantu warga yang menjadi korban PHK.
Misalnya, berupa pelatihan menjahit, pembuatan kue, dan kegiatan prakarya lain. Kemudian yang saat ini masih jafi primadona pelatihan yakni pembuatan Kain Sasirangan.
Itu dilakukan menurutnya sebagai pemicu dan langkah awal, agar perekonomian di Kota Banjarmasin bisa kian bergeliat. Dan angka pengangguran pun bisa ditekan.
“Terkhusus mereka yang di-PHK, kami akan mencoba memberikan pelatihan sesuai dengan bidangnya. Agar mereka bisa bekerja lagi pada bidangnya,” janjinya.
“Kami berharap warga tetap mau berusaha. Tidak berkecil hati. Masih ada upaya lain yang bisa dilakukan di tengah pandemi ini,” pungkasnya.
Hal senada juga diungkapkan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Banjarmasin, Iwan Restianto.Ia juga menyebut, bahwa pandemi jadi pemicu bertambahnya angka kemiskinan di Kota Banjarmasin.
“Secara rinci, di tahun 2020 itu angka kemiskinan sebanyak 31.307 jiwa. Sedangkan di tahun 2021, naik menjadi 34.839 jiwa,” ungkapnya.
Disinggung langkah konkret penanganan yang bisa dilakukan, Iwan menekankan bahwa persoalan ini mesti ditangani bersama-sama. Tak bisa dilakukan oleh satu dinas saja.
“Sedari awal, wali kota menekankan skala prioritas melalui pembentukan UMKM, wira usaha baru atau WUB. Di situ nantinya, sejumlah SKPD akan dilibatkan. Sesuai dengan kapasitasnya,” jelasnya.
“Bisa dari segi pelatihan, lalu seperti apa produk yang dihasilkan, disusul kemudian setelah mereka mengikuti pelatihannya,” ucapnya.
Disinggung penanganan melalui program bantuan sosial yang biasanya disalurkan oleh pemerintah pusat, Iwan mengaku bahwa ada terjadi pertambahan tahun ini.
Bila di tahun sebelumnya ada 11.000 pererima, tahun ini bertambah menjadi 13.000 penerima. Baik penerima Program Keluarga Harapan (PKH) maupun Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Kendati terjadi pertambahan, Iwan menjelaskan bahwa tambahan angka bantuan itu bukan lantaran bertambahnya jumlah angka kemiskinan di Kota Banjarmasin.
Menurut Iwan hal tersebut berdasarkan dari hasil data yang diusulkan sebelumnya melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Kemudian, penerima bansos itu yang diutamakan juga tidak hanya orang miskin. Tapi, mereka yang rentan miskin agar mereka tidak jadi miskin,” lanjutnya.
“Bansos itu pun tidak semua sama bentuk bantuannya. Artinya, tergantung klasifikasi kemiskinan yang dialami. Jadi tidak bisa dipukul rata,” pungkasnya. (Kin/K-3)
