Banjarmasin,KP – Dewan apresiasi segera direalisasikannya pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) dengan lokasi Pusat Perbelanjaan Mitra Plaza.
Dipilihnya Mitra Plaza oleh Pemko mendirikan Mall Pelayanan Publik patut diapresiasi karena sejak awal memang pusat perbelanjaan itu yang dikehendaki.
” Selain itu lokasi dinilai paling strategis karena berada di pusat kota dan memiliki area parkir yang luas, serta biaya pembangunannya relatif kecil,” kata Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin HM Faisal Hariyadi.
Kepada {KP} Selasa (12/4/2020) mengatakan, lahan Mitra Plaza merupakan milik Pemko Banjarmasin yang sebelumnya dikerjasamakan dengan status Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) dan akan berakhir Juni 2022 tahun ini.
Menurutnya kerja sama antara Pemko Banjarmasin dengan pemegang HGB ini sudah dipastikan tidak lagi diperpanjang, tetapi melainkan berupa Kerjasama Pemanfaatan.
Sebagaimana diketahui kata Faisal Hariyadi, lahan bangunan Mitra Plaza dulunya adalah bekas Pasar Gembira dan oleh Pemko kemudian dengan status SHGB kepada PT Kharisma Inti Mitra (KIM).
Ketua komisi dari F-PAN ini mengatakan, sudah saatnya Pemko Banjarmasin memiliki Mall Pelayanan Publik.
Adapun dasar hukum pembangunan Mall Pelayanan Publik tertuang dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor : 23 Tahun 2107 tentang Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik.
” Sementara ini Kota Banjarmasin belum memiliki Mall Pelayanan Publik,” ujarnya.
Ia juga menyebutkan tujuannya dibangunnya Mall Pelayanan Publik adalah dalam rangka untuk memudahkan dan memberikan pelayanan publik yang optimal kepada masyarakat.
Sebelumnya pihak Pemko Banjarmasin melalui Asisten II Doyo Pudjadi didampingi Staf Ahli bidang Kerjasama Investasi, Muryanta belum lama ini melakukan peninjauan untuk memastikan lokasi yang akan dijadikan Mall Pelayanan Publik tersebut.
Setelah dilakukan survey eks swalayan Hawai dinilai sangat representatif untuk merealisasikan pembangunan Mall Pelayanan Publik yang diharapkan sudah beroperasi 2023 tahun depan. (nid/K-3)
