Menurut Bagus, ketiga permasalahan ini jelas menyulitkan masyarakat di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, namun dihadapkan pada kenaikan dan kelangkaan barang tersebut.
BANJARMASIN, KP – Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) menuntut DPRD Kalsel agar bisa menyelesaikan permasalahan masyarakat saat ini, mulai dari kenaikan harga minyak goreng, pertamax dan PPN 11 persen.
“Kita menginginkan agar DPRD Kalsel bisa mencari solusi permasalahan ini,” kata Ketua Umum DPM ULM, Bagus Setiawan kepada wartawan, usai audiensi bersama Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo, Rabu (13/4), di Banjarmasin.
Menurut Bagus, ketiga permasalahan ini jelas sangat meresahkan masyarakat, yang kini kesulitan mendapatkan harga minyak goreng dengan harga terjangkau.
“Minyak goreng tersedia, namun harganya melambung dibandingkan sebelumnya,” tambahnya, didampingi rekan dari DPM ULM.
Hal yang sama juga pada kenaikan harga pertamax, yang akan berdampak pada beralihnya pengguna pertamax ke pertalite, sehingga ketersediaannya di SPBU semakin terbatas.
“Kita juga mempermasalahan kenaikan PPN dari 10 persen menjadi 11 persen, yang akan berdampak pada kenaikan harga di pasaran,” jelas Bagus.
Menurut Bagus, ketiga permasalahan ini jelas menyulitkan masyarakat di tengah himpitan ekonomi akibat pandemi Covid-19, namun dihadapkan pada kenaikan dan kelangkaan barang tersebut.
“Ini masalah yang sangat urgen dan perlu dicarikan solusinya, karena masyarakat merasa tidak mendapatkan keadilan,” tambahnya.
Untuk itu, diperlukan partisipasi aktif dari DPRD Kalsel terhadap kesulitan masyarakat ini, terutama menjawab kekhawatirkan kemungkinan terjadi lonjakan harga menjelang Lebaran nanti.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Imam Suprastowo mengakui, mahasiswa mempertanyakan kenaikan harga minyak goreng, BBM jenis pertamax dan PPN 11 persen.
“Kita memahami dampak kenaikan ini terhadap masyarakat, terlebih di bulan Ramadan ini, sehingga cukup meresahkan,” kata politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan.
Imam Suprastowo mengakui, pihaknya menampung aspirasi ini dan mencoba mencarikan solusinya, termasuk menyampaikannya ke kementerian terkait dalam waktu dekat.
“Karena kalau masalah harga ini bukan kewenangan DPRD Kalsel, namun kementerian terkait,” jelas Imam Suprastowo.
Namun pihaknya tetap melakukan pengawasan, agar distribusi dan ketersediaan lancar, sehingga tidak menimbulkan kelangkaan maupun lonjakan harga, yang akan meresahkan masyarakat. (lyn/K-1)
