Kandangan, KP – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyampaikan pandangan umum, atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang penambahan penyertaan modal kepada Bank Kalsel, Jumat (1/4/2022).
Disampaikan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD HSS, yang dipimpin Wakil Ketua I DPRD Rodi Maulidi, didampingi Ketua Akhmad Fahmi, Wakil Ketua II M Kusasi dan dihadiri Sekretaris Daerah Muhammad Noor.
Pada intinya, keenam Fraksi DPRD HSS setuju untuk dibahas ke tingkat selanjutnya. Fraksi Nasdem melalui juru bicara Husnan, menyambut baik Ranperda itu untuk dapat dibahas bersama.
“Pasca penambahan penyertaan modal ini, diharapkan agar usaha kecil lebih mudah mendapatkan pinjaman, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi,” pesan Husnan.
Fraksi PDIP melalui Muhazerachman, juga menyambut baik Ranperda untuk dibahas lebih lanjut, dan mengapresiasi kinerja Bank Kalsel saat ini.
“Kami menyarankan untuk dibuat Pansus khusus, untuk dikaji lebih mendalam pembahasan Ranperda ini,” ucap Muhazerrachman.
Fraksi Gerindra-PAN melalui Habib Mahdi Yahya berharap, dapat membantu peningkatan penguatan permodalan bagi Bank Kalsel, sekaligus bagian dari investasi pemerintah daerah.
“Diharapkan dapat memberikan kontribusi pasti bagi perolehan pendapatan asli daerah, serta membawa pengaruh yang baik dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten HSS,” ucap Habib Mahdi.
Fraksi PKS melalui juru bicara Muhammad Bustani mengatakan, Ranperda tersebut harus tetap mengacu pada regulasi yang ada dan mendapatkan asas peningkatan pertumbuhan, peningkatan pendapatan ekonomi daerah, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat umumnya, dengan catatan APBD daerah berpegang teguh kepada asas hukum dan asas manfaat.
Fraksi Golkar melalui Muhlis Ridhani mengharapkan, Bank Kalsel agar meningkatkan kualitas pelayanan publik secara optimal.
“Selain itu investasi penyertaan modal tidak semata-mata hanya dilihat dari sisi keuangan daerah, tetapi juga harus mempertimbangkan penyedia dan kebijakan pelayanan publik, yang langsung menyentuh kehidupan masyarakat,” ucap Muhlis.
Muhlis Ridhani menanyakan, terkait kesesuaian penambahan modal Bank Kalsel dengan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi PKB melalui juru bicara Rahmat Iriadi, meminta laporan Bank Kalsel terkait kinerja keuangan sejak tahun 2017-2021 karena jumlah penyertaan modal yang besar.
Rahmat juga menanyakan terkait jaminan seandainya collapse, serta terkait jumlah CSR yang diturunkan di Kabupaten HSS dari tahun 2017-2021. (tor/K-6)
