Paringin, KP – Rencana pembangunan Jembatan Kembar Paringi kabupaten Balangan sudah ada titik terang. Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaifullah Tamliha saat kunjungan kerja (kunker) dalam rangka reses masa sidang IV tahun 2021-2022 ke Kalimantan Selatan.
Kunker Komisi V DPR RI bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Kalsel didampingi langsung Bupati Balangan, H Abdul Hadi beserta jajaran Forkopimda Kabupaten Balangan, Senin (18/04/2022) kemarin.
Menurut Syaifullah Tamliha, sudah selayaknya jembatan kembar di Paringin ini dibangun, guna mengurangi beban Jembatan Paringin yang sempat rusak beberapa waktu lalu,
“Apalagi jalur ini merupakan poros utama menuju ke kawasan Ibukota Negara (IKN) Nusantara di Penajam dan Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur,” ujar Syaifullah.
Diakuinya, dirinya sudah menyampaikan usulan itu kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam setiap kali rapat kerja (raker) maupun pertemuan lainnya.
“Nah seperti kita dengar tadi dari BPJN, paling lambat, tahun depan (2023) jembatan kembar ini sudah mulai direalisasikan,” tegasnya.
Dia berharap rencana pembangunan jembatan yang sangat dinantikan masyarakat sejak lama berjalan lancar dan segera Direalisasikan. Oleh sebab itu, dirinya secara khusus bersama rekan-rekan Komisi V akan mengawal proses rencana pembangunan Jembatan kembar ini.
Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Perwakilan Provinsi Kalsel, Syauqi Kamal menyatakan jika usulan pembangunan jembatan kembar ini sudah dicanangkan beberapa tahun lalu.
“Namun karena berbagai macam kendala salah satunya faktor pandemi Covid-19, sehingga ada refocusing anggaran, maka realisasinya tertunda,” ujarnya.
Sementara dukungan dari anggota Komisi V DPR RI sangat diharapkan oleh Bupati Balangan, H Abdul Hadi yang mendampingi Kunker Komisi V DPR RI ke lokasi.
Mantan Wakil Ketua DPRD Balangan ini juga berharap pembangunan jalan dan jembatan kembar di Kabupaten Balangan terus dikawal hingga terealisasi.
“Kalau untuk pembebasan lahan yang menjadi kewajiban Pemerintah daerah sudah tidak ada masalah dan tuntas (selesai, red),” imbuhnya. (srd/K-6)
