Banjarmasin, KP – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel), khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalsel menyoroti adanya kasus pembakaran kapal nelayan cantrang yang berasal dari luar Kalimantan beberapa waktu lalu.
Kepala DKP Kalsel, Rusdi Hartono, melalui Kepala Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Kalsel, Zia Ulhaq, menyampaikan bahwa kejadian tersebut sudah sering terjadi di wilayah perairan Kalimantan.
“Jika ditotal hingga saat ini sudah 5 kali terjadi pembakaran yang diduga oleh masyarakat nelayan lokal,” ujarnya, kemarin.
Padahal, menurut Zia, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) perwakilan Kabupaten/Kota telah menyampaikan teguran serta peringatan agar kapal cantrang dari luar daerah, khususnya Jatim dan Jateng tidak boleh masuk wilayah perairan Kalsel. Namun, ternyata imbauan tersebut tidak pernah digubris.
Akibatnya, kata Zia, terjadilah peristiwa pembakaran tersebut, yang terjadi di atas 12 mil sesuai kewenangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Sedangkan kewenangan untuk provinsi hanya dari garis pantai hingga 12 mil. Sementara, berdasarkan informasi untuk kejadian tersebut terjadi di atas 12 mil, sehingga menjadi kewenangan pemerintah pusat.
Zia menambahkan, selama ini pihaknya bekerjasama dengan stakeholder terkait, yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Direktorat Jenderal (Dirjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), serta Satuan Pengawasan (Satwas), bahkan sudah sering berkoordinasi.
Selain itu, katanya, Seksi Pemantauan dan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan DKP Kalsel juga memiliki kegiatan untuk membina Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) dengan tujuan sebagai garda terdepan.
“Saat konflik kemarin, sebenarnya kita juga sudah berkunjung ke Jateng dan berdiskusi mencari solusi agar tidak terulang lagi. Mungkin saja, faktor ekonomi juga menentukan hingga terjadilah kasus pembakaran tersebut,” ungkapnya.
Lebih jauh Zia mengatakan, setelah berdiskusi dengan pihak Kepolisian Perairan dan Udara (Polairud), pada bulan Juni nanti akan diadakan patroli bersama.
“Karena ada beberapa laporan yang masuk bahwa aktivitas cantrang mulai marak lagi yang membuat masyarakat resah,” pungkasnya. (opq/K-7)
