Haul Perjuangan, Kirab Obor dan Upacara Malam HUT Proklamasi 17 Mei

Kandangan, KP – Dewan Harian Cabang (DHC) 45 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menggelar peringatan hari ulang tahun (HUT) ke-73 Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, Senin (16/7/2022) malam.

Peringatan dimulai acara Haul Perjuangan, di Aula Batu Tilam, Cottage Gunung Kantawan, Tanuhi, Desa Hulu Banyu, Kecamatan Loksado, pada pukul 17.00 Wita setelah Salat Magrib berjamaah.

Kemudian dilaksanakan kirab membawa obor, start di pertigaan Jalan Tanuhi melewati jalan setapak Dusun Datar Belimbing. Rombongan berjalan sekitar 2 kilometer lebih.

Sampai di Tugu Proklamasi “Niih” di Dusun Niih, dilaksanakan upacara khidmat dengan penerangan hanya dari obor, dan dipimpin Wakil Bupati HSS Syamsuri Arsyad selaku Ketua DHC 45.

Syamsuri Arsyad membacakan naskah Proklamasi 17 Mei, dalam upacara itu.

“Di tempat inilah pada tanggal 17 Mei 1949, Brigjend H Hassan Basry mengumandangkan naskah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang menyatakan bahwa Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan tetap menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ucap Syamsuri Arsyad usai upacara tersebut.

Pria yang akrab disapa Kak Choe itu mengatakan, tentunya banyak hikmah yang dapat dimaknai pada momentum tersebut. Meskipun, acara hanya secuil dari perjuangan para pahlwan dahulu.

“Kita ingin memberikan pewarisan kepada generasi muda kita, juga organisasi kemasyarakatan lainnya, bahwa apa yang telah para pahlawan lakukan memberikan inspirasi kepada kita untuk berbuat dan memberikan yang terbaik untuk pembangunan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan,” terang Kak Choe.

Selain kegiatan itu, pada siangnya Syamsuri Arsyad juga memimpin rapat kerja DHC 45 dan Dewan Harian Ranting (DHR) 45 Kabupaten HSS, di Cottage Tanuhi Gunung Kantawan.

Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, merupakan pernyataan rakyat bahwa Kalimantan adalah bagian tak terpisahkan dari Republik Indonesia.

Peristiwa tersebut sebagai reaksi adanya Perjanjian Linggarjati, yang mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia hanya pulau Jawa, Sumatera, dan Madura. (tor/K-6)