“Untuk mencari data yang akurat, Kementerian Koperasi bekerjasama dengan BPS melakukan pendataan ulang terkait data UMKM di lima kabupaten/kota di Kalsel,” kata Yanuar.
BANJARMASIN, KP – Pandemi Covid-19 dirasa mulai melandai sejak bulan Desember 2021. Kabar gembiranya, terlihat geliat pertumbuhan ekonomi lewat UMKM yang luar biasa. Indikatornya ditandai dengan mulai banyaknya aktivitas ekonomi di masyarakat, baik melalui online maupun offline.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Yanuar Noor Rifai, saat mengikuti Webinar bersama Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia dengan tema “Aspek Perpajakan dan Akuntansi UMKM serta Sosialisasi undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan UMKM’’.
Menurutnya, dari data yang tercatat pada tahun 2019 di Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, ada sebanyak 461 ribu pelaku UMKM yang ada di Kalsel. Setelah sempat menurun lantaran pandemi, diperkirakan akan ada kenaikan jumlah pelaku UMKM antara 10 hingga 20 persen.
Kemudian, kata Yanuar, sehubungan dengan adanya pencanangan pada tahun 2024, jumlah pelaku UMKM ditargetkan mencapai 30 juta oleh Presiden RI, Joko Widodo,
Dinas Koperasi dan UKM Kalsel pun akan segera melakukan pendataan UMKM di Kalsel.
“Untuk mencari data yang akurat, Kementerian Koperasi bekerjasama dengan BPS melakukan pendataan ulang terkait data UMKM di lima kabupaten/kota di Kalsel,” kata Yanuar, kemarin.
Adapun ke 5 kabupaten/kota tersebut adalah Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, Hulu sungai Selatan, Tanah laut, dan Kotabaru.
Selain itu, lanjutnya, pendataan juga melibatkan enumurator yang berjumlah 204 orang dan masing-masing mendata 402 ribu UMKM.
“Kemudian kami juga berharap, pada tahun 2023 semoga ada kucuran dana lagi dari kementerian untuk 8 kabupaten dan kota yang belum,” ujarnya.
Karena itulah, program pendataan disebutkan tidak hanya untuk kepentingan pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah, sehingga mempermudah instansi di daerah untuk mamantau kemajuan UMKM.
Melalui webinar ini, imbuh Yanuar, Pemprov Kalsel menginginkan adanya solusi, semisal adanya pelatihan atau bimtek SAK EMKM dalam rangka UMKM naik kelas. Dan juga sosialisasi sesering mungkin kepada UMKM, terkait kebijakan perpajakan yang baru.
“Kita berharap, melalui webinar ini UMKM banua dapat lebih maju lagi, bahkan bisa naik kelas ke tingkat nasional bahkan internasional,” tutup Yanuar. (Opq/K-1)
