Barabai, KP – Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun 2022 untuk operasional kantor dan gaji perangkat hingga kepala desa tertunda pencairannya karena desa belum terpenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Pemkab HST), Jumat (24/6).
Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra, H Ainur Rafiq, menjelaskan pertimbangan penaikan capaian vaksinasi dari jumlah penduduk untuk realisasi ADD pada sebagian besar desa, ada beberapa desa dengan hasil capaian yang sangat lambat.
Lebih lanjut, dari data yang terhimpun lebih dari 70 desa melalui berbagai upaya dan koordinasi serta dukungan dari berbagai pihak telah mencapai target dan oleh Pemkab ini wajib untuk diberikan apresiasi.
“Kalau alasan ketiadaan vaksin, dari data Dinkes faktanya sampai dengan tgl 10 juni 2022 yang lalu masih terdapat 30.000 lebih vaksin sinovac yang akhirnya kadaluarsa pada tanggal tersebut, sedangkan untuk vaksin moderna masih tersedia saat itu dan kedaluarsa pada tanggal 20 Juni 2022 karena kekurangan sasaran vaksinasi,” jelasnya.
“Artinya bukan vaksinnya yang tidak tersedia, faktanya vaksin tersebut tersedia, hanya saja karena tidak ada sasaran dan capaian mengakibatkan vaksin tersebut akhirnya kadaluarsa. Padahal pemerintah daerah telah berupaya untuk optimalisasi capaian tersebut hingga tingkat desa,” tegasnya.
“Pemkab telah berupaya mengoptimalkan penggunaan vaksin tersebut melalui Camat, Puskesmas, Forkopincam serta TNI/Polri, namun sasaran yang seharusnya bisa dilakukan optimalisasi oleh Pemdes dan dibantu BPD kepada masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan,” tambahnya.
Selanjutnya Kepala Dinas Kesehatan H Mursalin mengatakan Pemkab. HST melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) sudah melakukan koordinasi dan mengajukan permintaan Vaksin ke Dinkes Provinsi, namun stok Vaksin di Gudang Farmasi Provinsi juga lagi kosong dan kekosongan vaksin ini bukan hanya terjadi di HST, ada beberapa Kab/ Kota yang juga kondisinya sama.
“Alhamdulillah pada hari ini (Rabu-22 Juni 2022) Kab. HST dapat droping Vaksin Reguler Jenis Moderna sebanyak 4.770 Dosis dari Kemenkes dan BINDA Prov. Kalsel Jenis Sinovac sebanyak 5.000 Dosis,” katanya.
“Dengan ketersediaan Vaksin yang ada Pemerintah Kab. HST siap melaksanakan pelayanan vaksinasi di semua Faskes, Desa, dan Tempat-tempat umum lainnya,” tutupnya.
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, HM Pajaruddin menyampaikan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah menghimpun data vaksin dari setiap kecamatan, yang kemudian disampaikan ke BPKAD dan untuk saat ini sudah ada 76 desa dari 161 desa di HST, dan 36 desa diantaranya ADD sudah dicairkan.
“Untuk selanjutnya diharapkan tiap desa agar dapat memvalidasi ulang data sasaran vaksinasi agar memudahkan upaya percepatan peningkatan capaian vaksinasi setiap desa, terutama desa yang masih rendah capaian vaksinasinya.” ujarnya. (Ary/KPO-1)
