Banjarmasin,KP – Masih cukup besarnya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) menjadi salah sorotan sejumlah fraksi DPRD Kota Banjarmasin.
Fraksi dewan mempertanyakan, perencanaan dan pelaksanaan program kerja Pemko Banjarmasin hingga mengakibatkan Silpa sebesar Rp. 198 miliar.
Sorotan itu dikemukakan sejumlah fraksi dewan dalam pemandangan umum menanggapi Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 yang disampaikan Wali Kota Ibnu Sina pada rapat paripurna DPRD Kota Banjarmasin. Rabu (8/6/2022).
” Meski dibanding pada pelaksanaan APBD tahun 2020 Silpa mengalami penurunan sekitar Rp 53 miliar, namun Silpa pada pelaksanaan APBD tahun 2021 yaitu sebesar Rp 198 miliar masih tergolong cukup besar,” ujar sejumlah fraksi dewan.
Sebagaimana disampaikan F-PAN melalui juru bicaranya Aprizaldi yang berharap kedepan Silpa dapat ditekan sekecil mungkin, apalagi jika APBD yang sudah dianggarkan untuk peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Hal senada juga disampaikan Fraksi Restorasi Bintang melalui juru bicaranya Ismael Ibrahim yang meminta agar seluruh SKPD lebih serius lagi melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan.
” Sebab jika perencanaan program kegiatan dilaksanakan dengan tepat dan maksimal tentu tidak akan terjadi Silpa,” kata Fraksi Restorasi Bintang Persatuan.
Selain menyoroti Silpa, Fraksi DPRD Kota Banjarmasin juga meminta agar sejumlah catatan hasil temuan BPK segera ditindaklanjuti untuk diperbaiki. Terutama terkait konsistensi inventarisasi aset atau barang milik daerah.
Sementara Fraksi Partai Golkar meminta agar Pemko Banjarmasin lebih fokus lagi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi sekaligus terus berusaha meningkatkan pendapatan daerah.
Meski menyampaikan sejumlah sorotan, namun seluruh fraksi dewan menyampaikan apresiasi kepada Pemko Banjarmasin yang mendapatkan penilaian opini WTP dari BPK dalam mengelola keuangan daerah.
” Capaian prestasi ini patut diapresiasi karena Wali Kota dan seluruh jajarannya sudah melakukan hal-hal produktif. Namun kedepan prestasi jangan sampai membuat terlena apalagi sampai mundur ke belakang,” kata Fraksi Partai Golkar melalui juru bicara Darma Sri Handayani.
Terkait Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2021 yang disampaikan seluruh fraksi dewan sepakat untuk dibahas lebih lanjut melalui komisi di dewan bersama pihak SKPD terkait sesuai mitra kerja masing-masing. (nid/K-3)
