Banjarmasin, KP – Kondisi dermaga apung yang masih dibiarkan karam menjadi sorotan wakil rakyat jelang kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Indonesia, Sandiaga Uno ke Kota Banjarmasin.
Benar saja, kerusakan dermaga yang lokasinya tepat berseberangan dengan gedung Balai Kota Banjarmasin itu terkesan dibiarkan karam tanpa adanya perbaikan selama lebih dari sebulan ke belakang.
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, M Isnaini menilai, seharusnya Pemko Banjarmasin bergerak cepat melakukan langkah-langkah perbaikan atas rusaknya kondisi dermaga tersebut.
“Seharusnya ada reaksi yang nyata dari pimpinan Balai Kota, misalnya seperti wali kota, wakilnya atau sekda. Mereka bisa memberi penegasan SKPD mana yang harus membenahi dermaga ini,” ucapnya saat dihubungi awak media, Kamis (2/6) siang.
Apalagi keberadaan bangunan dermaga yang rusak itu ada di seberang gedung Balai Kota yang notabenenya ada di hadapan kantor para petinggi di Pemerintahan Kota (Pemko) Banjarmasin.
“Jangan sampai terbengkalai seperti itu. Dibiarkan serusak-rusaknya seolah-olah tidak ada rasa memiliki,” tukas Isnaini.
Kondisi tersebut menurut anggota Komisi III DPRD Banjarmasin itu, akan membuat wajah Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai Kota Seribu Sungai ini rusak.
Tidak hanya sampai disitu, menurutnya kondisi ini juga berkaitan dengan konteks estetika keindahan pariwisata di Banjarmasin, lantaran berdekatan dengan cafe apung yang banyak dikunjungi warga luar maupun dalam kota.
“Harusnya infrastruktur di dekat sana harus mendukung. Apalagi sekarang kan Menteri Sandiaga Uno datang. Jangan sampai citra Banjarmasin menjadi tercoreng karena kurangnya pengawasan dari kurangnya pemeliharaan. Ini harus jadi perhatian pemko,” tegasnya.
Kemudian, terkait keamanan di sekitar dermaga, politikus Partai Gerindra itu menambahkan, pemko seharusnya sudah bisa membuat batas aman di sekitar bangunan dermaga yang karam tersebut demi keselamatan warga.
“Harusnya dari awal pemko gerak cepat melihat kondisi bangunan yang rusak ini, misalnya bagaimana cara mengamankan kawasan tersebut. Jangan sampai menunggu adanya korban jiwa baru bereaksi,” tandasnya.
Hal senada juga diungkapkan anggota DPRD Banjarmasin di Komisi II, yakni Awan Subarkah. Menurutnya saat ini keselamatan warga merupakan hal yang terpenting dilakukan di kawasan tersebut.
Ia menyarankan sebaiknya kawasan dermaga apung yang berseberangan dengan Balai Kota Banjarmasin itu ditutup sementara waktu.
Ia menilai, upaya itu dilakukan seiring dengan masih belum adanya kejelasan tentang kepemilikan dermaga apung, yang dibangun oleh Departemen Kebudayaan dan Pariwisata RI, pada tahun 2008 itu.
“Saran kami, pemko mesti mengecek apakah sudah jadi milik Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin atau belum. Bila sudah, maka pemko bisa mengeluarkan anggaran untuk perbaikan,” ucapnya, Kamis (2/6) siang.
Menurutnya, kalau memang aset itu belum diserahkan ke pemko, artinya sifatnya emergency atau darurat hatus dilakukan Pemko.
“Kami sarankan, bila belum ada kejelasan, maka langkah yang mesti diambil dan paling penting adalah menjaga keselamatan warga. Dermaga mesti ditutup sementara waktu, agar tidak dimanfaatkan warga,” tekannya.
“Nanti, kalau sudah ada kejelasan status kepemilikan aset, baru dilakukan pengecekan kelayakan, pemeliharaan hingga dibuka lagi,” sarannya.
Lantas, upaya apa yang bakal dilakukan pihaknya?
terkait hal itu, Awan mengaku sementara ini, yang bisa dilakukan pihak Komisi II DPRD Banjarmasin, hanya mencoba berkoordinasi dengan pihak aset terlebih dahulu.
“Kami ingin tahu terlebih dahulu, status aset itu berada di SKPD mana,” tutupnya. (Kin/KPO-1)
