Banjarmasin – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan koordinasi program pemberantasan korupsi dengan DPRD Kalsel, agar bisa melakukan pencegahan terjadinya korupsi.
“Kita mengapresiasi kehadiran KPK di Bumi Lambung Mangkurat, terutama kesamaan pemandangan untuk mencegah dan memberantas korupsi,” kata Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK pada pertemuan dengan KPK, kemarin, di Banjarmasin.
Supian HK mengatakan, DPRD Kalsel terus berupaya untuk mencegah berbagai potensi korupsi, pengawasan melalui fungsi pengawasan, kami berupaya memastikan dan mengawal APBD yang berasal dari uang rakyat.
“Kami ingin agar anggaran digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sesuai dengan moralitas yang baik,” tambah Politisi Partai Golkar.
Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi tersebut dihadiri Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama, Kepala Satuan Tugas Korsupwil III, Uding Juharudin, Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK, Ben Hardy Saragih.
Menurut Bahtiar Ujang Purnama, ada enam hal strategi pemberantasan korupsi, diantaranya peningkatan integritas dan etika penyelenggara negara, pemantapan dan percepatan reformasi birokrasi, penguatan budaya anti korupsi, penegakkan hukum yang konsisten dan terpadu, penguatan kepemimpinan, serta penguatan pengawasan terhadap penggunaan keuangan daerah dan proses pembangunan.
“Dalam hal ini perlu adanya peran DPRD,” tegas Bahtiar Ujang Purnama.
Diantaranya, komitmen dukungan program pemberantasan korupsi integritas, bersama kepala daerah menyusun dan menyetujui APBD, membuat kebijakan strategis, dan ikut serta melakukan pengawasan secara aktif. (lyn/KPO-1)
