Mediasi kedua persoalan revitalisasi Pasar Batuah batal digelar, menyusul belum ada dialog antar warga dengan Pemko Banjarmasin.
BANJARMASIN, KP – Mediasi persoalan revitalisasi Pasar Batuah yang difasilitasi Komnas HAM RI seharusnya kembali digelar pada Senin (25/07). Namun sayangnya upaya mediasi itu terpaksa harus ditunda.
Hal itu terjadi lantaran upaya dialog antar kedua belah pihak yang seharusnya dilakukan sebelum mediasi kedua ini dilakukan tak kunjung dilaksanakan.
Sebagai fasilitator mediasi Komnas HAM RI baru satu kali menggelar pertemuan. Tepatnya, pada Selasa (5/7) lalu. Bertempat di aula Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Dalam petemuan itu, salah satu poin yang disepakati, pemko dan aliansi warga harus melakukan dialog sebelum nantinya mediasi yang difasilitasi Komnas HAM RI kembali digelar.
Namun, selama lebih dari 20 hari sebelum mediasi kedua kembali digelar, justru tak ada dialog yang dilakukan.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman mengatakan, pihaknya tidak mengetahui secara pasti apa alasan penundaan mediasi tersebut.
“Memang, dari surat Komnas HAM RI, semestinya mediasi kedua digelar hari ini. Tapi saat ditemui awak media di Balai Kota, Senin (25/7) siang.
Kendati demikian, ia mengakui bahwa penundaan itu terjadi karena belum ada dialog antara pemko dan aliansi warga.
“Ketika sudah ada dialog antara pemko dengan warga, maka mediasi akan dilakukan atau dijadwalkan Komnas HAM RI,” tekannya.
Ikhsan mengatakan, Pemko melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperdagin) Banjarmasin, sudah melakukan pertemuan.
“Contohnya, pencocokan data dan segala macamnya. Itu sebenarnya sudah jalan,” tambahnya.
Sedangkan mengenai dialog lain, Ikhsan tampak tidak memberikan kepastian. “Saya tidak tahu apa yang menjadi pertimbangan Komnas HAM RI menunda mediasi. Tapi sekali lagi, itu kewenangan mereka,” tekannya.
Kendati demikian, Ikhsan tidak menampik bahwa apabila permasalahan ini dibiarkan berlarut-larut, maka semakin lama pula program yang dicanangkan Pemko bisa dimulai. “Sama sekali tak ada kegiatan yang bisa dimulai,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Masyarakat Kampung Batuah, Syahriannoor mengatakan pihaknya juga sudah mengetahui penundaan mediasi tersebut.
“Karena di poin tujuh dari hasil mediasi pertama, kita dari masyarakat dan pihak pemko harus berdialog dulu mungkin itu yang jadi pertimbangan Komnas HAM menunda mediasi kedua ini,” ungkapnya.
Padahal menurut Syahriannoor, pihaknya sudah mengundang Pemko untuk berhadir ke Pasar Batuah untuk mengadakan dialog pada kamis (7/7) yang lalu, namun upaya tersebut malah dibatalkan secara sepihak oleh pemko.
“Alasannya karena data yang dimiliki Pemko belum sinkron, katanya menunggu rata itu sudah terverifikasi dan sinkron baru bisa dialog,” imbuhnya.
Syahriannoor mengakui pihaknya selaku warga kampung Batuah siap menghadiri jika Pemko memang menghendaki adanya dialog. “Terserah saja, kalau pemko yang mengundang, kami siap hadir,” katanya.
Terkait tertundanya mediasi dari Komnas HAM RI, Syahriannoor mengaku bahwa hal tersebut tidak berpengaruh dengan aktivitas mereka. “Ya bagi kami biasa saja mungkin pihak pemko yang bingung gara-gara penundaan ini,” tuntasnya. (kin/K-7)
