Martapura, KP – Dipimpin Wakil Ketua DPRD Ahmad Rizanie, rapat paripurna agenda Penyampaian Bupati atas Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021, digelar di Gedung Wakil Rakyat Banjar, Martapura, Kamis (30/6).
Bupati H Saidi Mansyur menyampaikan, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bagian dari proses pengelolaan keuangan daerah, atas dasar itu, penyusunan dan pembentukan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2021 merupakan kewajiban yang mesti dilaksanakan pemerintah daerah.
”Diamanatkan UU 23/2014 tentang pemerintahan daerah, disisi lain mekanisme pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan bentuk pengawasan dilakukan pihak yang memiliki fungsi pengawasan, seperti BPK dan DPRD dalam upaya mewujudkan terciptanya pemerintahan yang baik,” ujarnya.
Saidi Mansyur menjelaskan, pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah oleh BPK dimaksudkan untuk memberikan keyakinan yang memadai, bahwa laporan keuangan daerah telah disajikan secara real sesuai prinsip akuntansi yang berlaku.
”Berdasarkan Permendagri 77/2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, penyajian laporan keuangan paling sedikit meliputi laporan, antara lain realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran, operasional, arus kas dan catatan atas laporan keuangan,” tandasnya.
Bupati merinci, pendapatan daerah TA 2021 setelah perubahan sebesar Rp1.731.619.192.929 dan realisasi pendapatan daerah Rp1.698.433.324.874,52 atau 98,09 persen.
Dirinya juga menyampaikan sambutan atas rekomendasi DPRD terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati Banjar tahun 2021.
Dijelaskannya, laporan ini menyajikan berbagai aspek penilaian kinerja pelaksanaan pemerintahan yang dilaksanakan jajaran Pemkab Banjar, diantaranya dasar hukum, visi dan misi kepala daerah, data umum daerah, penjabaran APBD 2021 dan penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Agenda lainnya rapat paripurna ini, jawaban fraksi-fraksi DPRD terhadap raperda pasar modern serta penyampaian rekomendasi pansus LKPJ Bupati Banjar 2021. (Wan/K-3)
