Banjarmasin, KP – DPRD Kalsel menerima peserta didik Praktik Kerja Dalam Negeri (PKDN) Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Diklat Regional (Dikreg) ke-31 Tahun 2022, Selasa (26/7/2022).
PKDN Sespimti Dikreg ke-31 di Kalsel mengangkat tema “Strategi Polri Menjaga Stabilitas Kamtibmas dan Mendukung Pemulihan Ekonomi dalam Rangka Mengawal Pembangunan Nasional”.
Perwira Pendamping PKDN Sespimti Dikreg ke-31 Tahun 2022, Brigjen Pol Yasdan Rivai mengatakan, Polri berharap pengetahuan yang didapat selama praktek kerja bisa diimplementasikan dalam tugas pejabat tinggi di organisasi masing-masing.
Polri berharap peserta didik untuk terus mengikuti perkembangan situasi serta isu aktual terkini agar kegiatan belajar lebih fokus, implementatif dan bisa menjawab berbagai permasalahan aktual di lapangan.
“Peserta didik diharapkan dapat mengembangkan karakter dan kepribadian kepemimpinan yang kuat, jujur, peka, visioner, adil dan bijaksana serta mampu menjadi role model pemimpin di masa depan,” katanya, usai pertemuan yang dipimpin Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Selain itu, Kalsel menjadi salah satu dari 16 provinsi yang menjadi sasaran PKDN Sespimti, mengingat daerah ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
“Jadi cocok menjadi salah satu tujuan PKDN Sespimti kali ini,” tambahnya.
Bahkan diharapkan peserta bisa menyusun risalah kebijakan yang bisa ditawarkan kepada pemerintah daerah, termasuk Polda Kalsel untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi daerah.
“Jadi harus bisa menyusun kebijakan dan langkah strategis untuk menjaga stabilitas kamtibmas dan mendukung pemulihan ekonomi,” ujar Yasdan.
Salah satu peserta didik, Kombes Hanny Andhika Sarbani
mempertanyakan pemindahan ibukota provinsi dan pemulihan ekonomi di Kalsel.
Menjawab hal tersebut, Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengatakan, pemindahan ibukota Kalsel sudah diusulkan sejak tahun 1955, namun tidak terealisasi.
“Di masa pemerintahan Gubernur Kalsel Rudy Ariffin dilaksanakan pembangunan pusat perkantoran Pemprov Kalsel ke Banjarbaru,” kata Supian yang diwakili Staf Ahli DPRD Kalsel Puar Junaidi.
Untuk pemulihan ekonomi, ia mengakui Pemprov Kalsel berorientasi pada sektor pertanian.
“Telah dimulai pembukaan lahan-lahan baru persawahan di kabupaten di Kalsel,” katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi mengatakan, dewan meminta Pemprov Kalsel untuk menjadikan lahan kritis menjadi lahan pertanian yang potensial, dengan membuka lahan tidur di beberapa daerah, misalnya di Batola, untuk disulap menjadi lahan pertanian.
“Kalsel berharap ada investor yang bekerja sama dengan pemerintah daerah guna pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, sehingga bisa meningkatkan perekonomian daerah,” kata politisi Partai Golkar. (lyn/KPO-1)
