Kalimantan Post - Aspirasi Nusantara
Baca Koran
Space Iklan
Space Iklan
Iklan
Banjarmasin

Jangan Hanya Sekedar Jadi Notulensi

×

Jangan Hanya Sekedar Jadi Notulensi

Sebarkan artikel ini
IMG 20220707 WA0046 scaled

Banjarmasin, KP – Usai menggelar kegiatan Peer Learning Meeting (PLM) yang diikuti oleh para penerima manfaat di Kalimantan Selatan, Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI langsung melakukan rapat bersama stakeholder terkait (Stakeholder Meeting), Kamis (7/7) pagi.

Dalam rapat yang diselenggarakan di Ballroom Ruby, Aston Banua Hotel tersebut, seluruh peserta rapat diajak berdiskusi untuk merumuskan langkah apa yang harus diambil kedepannya dalam rangka menjalankan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial bersama pihak stakeholder terkait.

Baca Koran

Dari unsur pemerintahan provinsi misalnya, ada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip), Bappeda, BPMPD, Dinkes, dan Biro Hukum. Seluruh instansi tersebut tergabung dalam Tim Sinergi.

Selain itu juga ada Tim Stakeholder, yang anggotanya adalah Uniska, Politeknik Hasnur, Yayasan Sabilal Muhtadin dan Bank Kalsel. Kemudian di dalam tim ini juga ada OPD, PT, BUMN/BUMD, komunitas, penggiat literasi lainnya di Kalsel.

Kepala Pusat Pengembangan Perpustakaan Umum dan Khusus, Upriyadi mengatakan, dari hasil rapat tersebut terlihat sebagian besar stakeholder di Kalsel sepakat untuk mendukung program perpustakaan berbasis inklusi sosial ini.

“Mereka siap berkolaborasi untuk menjalankan program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini,” ungkapnya saat ditemui Kalimantan Post disela rapat tersebut, Kamis (7/7) siang.

Misalkan dari unsur perbankan, Upriyadi mengatakan bahwa mereka perbankan akan siap menyalurkan dana CSR-nya untuk pengembang literasi, terutama yang berbasis inklusi sosial.

“Kalau dari unsur instansi pemerintah, misalnya Bappeda, mereka siap menganggarkan mengenai pembangunan literasi di Kalsel, dia (Bappeda) juga akan berupaya untuk mengawal penggunaan anggaran khususnya di Dispersip,” jelasnya.

“Setelah dianggarkan, artinya anggaran tersebut harus segera dilaksanakan secara maksimal dan tidak boleh tertunda. Seperti itu juga Disdik, dinkes dan stakeholder lainnya,” tambahnya.

Baca Juga :  Lapas Banjarmasin Salurkan Bantuan kepada Keluarga WBP

Dengan program ini, menurutnya akan membuat sarana perpustakaan yang dimiliki oleh masing-masing daerah tidak hanya menjadi tempat gudang buku untuk membaca dan meminjam buku saja.

“Seluruh kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan literatur bisa dilakukan disana (Perpustakaan). Dan itu semuanya gratis. Termasuk pengembangan UMKM,” tukasnya.

Seperti yang sudah dijelaskannya kemarin, Perpustakaan sekarang tidak hanya mencerdaskan, namun juga bisa mensejahterakan masyarakat.

“Karena sejahtera bagi masyarakat itu tidak hanya dalam aspek ekonomi, namun juga sejahtera dalam hal kesehatan, sosial, kenyamanan dan keamanan,” imbuhnya.

Karena itu, ia menekankan, bahwa hasil pertemuan hari ini harus segera ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah kongkret terkait pengembangan literasi berbasis inklusi sosial.

“Jangan hanya sekedar menjadi notulensi rapat berupa konsep toeri saja, namun kami harap setelah mendapatkan kesimpulan langkah apa saja yang harus segera dikerjakan,” tekannya.

Kendati demikian, Upriyadi mengaku bahwa Perpusnas sendiri tidak menargetkan secara pasti segala program yang disimpulkan dalam meeting kali ini akan terjalan secara menyeluruh oleh Dispersip Kalsel yang menjadi leading sektor dalam program Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial ini.

“Yang pasti mereka (peserta rapat) tadi berkomitmen untuk sesegeranya menjalankan apa saja program yang disepakati dalam hasil rapat tadi,” pungkasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Dispersip Kalsel, Wildan Akhyar mengatakan pihaknya siap menjadi leading sektor dari program Perpusnas yang sekarang sudah menjadi program prioritas nasional.

Karena itulah, ia mengaku hasil rapat hari ini akan menjadi bahan untuk ditindaklanjuti secara kongkret di lapangan.

“Karena secara langsung ataupun tidak, fungsi perpustakaan juga berperan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.

“Misalnya salah satu desa mempunyai potensi pertanian yang menjadi komoditas utamanya, nah di perpustakaan pasti memiliki buku tentang bagaimana cara mengembangkan sektor pertanian agar bisa lebih maju dan menghasilkan keuntungan lebih kepada petaninya,” tuntas Wildan. (Fin/KPO-1)

Iklan
Iklan