Jakarta, KP – Komisi II DPRD Kalsel terus mengejar pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak air permukaan (PAP), mengingat banyak perusahaan pertambangan dan perkebunan yang belum melaksanakan kewajibannya.
“Kita berupaya mengejar pajak air permukaan, dengan berkonsultasi ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, HM Iqbal Yudiannoor yang dihubungi KP, Sabtu (23/7) malam, di Banjarmasin.
Menurut Iqbal Yudiannoor, potensi penerimaan pajak air permukaan ini sangat besar, mengingat banyak perusahaan yang menggunakan air permukaan, namun belum membayar pajaknya.
“Namun PAP Kalsel belum tergarap maksimal, seperti ada perusahaan nasional yang masih enggan membayar sebagai pendapatan daerah dengan alasan sudah membayar di pusat,” ungkap politisi Partai Amanat Nasional (PAN).
Oleh sebab itu, masalah PAP menjadi fokus pembicaraan atau konsultasi dengan Kementerian ESDM, agar mendapatkan solusi terbaik dalam pemungutan pajak tersebut.
“Diharapkan hasil konsultasi dengan Kementerian ESDM memberikan titik terang dalam upaya penagihan pajak air permukaan untuk peningkatan PAD Kalsel,” tambah wakil rakyat dari daerah pemilihan Kalsel VI, meliputi Kabupaten Tanah Bumbu dan Kotabaru.
Sebelumnya terkait pajak air permukaan, terutama perusahaan nasional yang belum bersedia memenuhi kewajibannya terhadap daerah, padahal potensi pajak ini sangat menjanjikan untuk peningkatan PAD Kalsel. (lyn/KPO-1)
