Kuala Kapuas, KP – Panitia khusus (Pansus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, menilai pihak eksekutif tidak kooperatif.
Pasalnya, pada rapat perdana yang dilaksanakan tim pansus, membahas terkait dokumen Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021, tak satu pun dihadiri pejabat dari pemerintah daerah setempat.
“Rapat tidak dapat dilanjutkan, karena pihak eksekutif tidak hadir tanpa informasi dan keterangan melalui surat resmi,” kata Ketua Pansus DPRD Kabupaten Kapuas, Syarkawi H Sibu, kemarin di DPRD setempat.
Legislator dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengatakan, ketidakhadiran pihak eksekutif menjadi catatan bagi Pansus yang akan dimasukan dalam rekomendasi Pansus DPRD.
“Karena kami anggap eksekutif tidak kooperatif dalam membahasa Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggran 2021 ini,” katanya.
Pihaknya sangat mengapresiasi Kabupaten Kapuas telah enam kali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Kalteng.
“Tetapi bagi kami di DPRD, salah satu fungsi kami adalah kontrol pengawasan. Kami bukan menyangsikan raihan opini itu, tetapi kami ingin uji fakta seperti apa capaian kinerja keuangan yang cukup bagus itu,” kata dia.
“Secara obyektif kami ingin menguji seperti apa capaian-capaian fisik dilapangan atas berbagai macam program kegiatan, terutama program yang bernilai strategis berdampak luas terhadap kepentingan dan kesejahteraan masyarakat,” demikian wakil rakyat yang terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Kapuas III meliputi Kecamatan Timpah, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Mandau Talawang dan Pasak Talawang ini. (Al)
