Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD Diklat) Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan
BANJARMASIN, KP – Banjarmasin, KP – Nasib ribuan honorer di lingkup Pemerintah Kota (Pemko) Banjarmasin hingga kini masih belum menemui kepastian.
Namun rencananya, Wali Kota Banjarmasin bakal bertandang ke pusat untuk membicarakan nasib para pegawai honorer di Banjarmasin
Bukan tanpa alasan, di tahun 2023 mendatang, pegawai honorer resmi dihapus dari seluruh instansi pemerintah. Seiring dengan adanya surat nomor B/185/M.SM.02.03/2022.
Surat itu sendiri diterbitkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), pada 31 Mei lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat (BKD Diklat) Banjarmasin, Totok Agus Daryanto mengatakan, saat ini pihaknya masih melakukan pendataan.
“Mana pegawai honorer yagg dimungkinkan bisa diusulkan untuk masuk dalam formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dan mana yang bisa diambil untuk dilempar ke outsourcing,” ucapnya, pada Jumat (15/7) pagi di Balai Kota.
Menurut Totok, mendata sebanyak 5.600 honorer tidaklah mudah. Karena harus disesuaikan dengan petunjuk atau arahan yang ada di kementerian.
Arahan yang dimaksud yakni, kebutuhan harus disesuaikan dengan fungsionalnya. Di sisi lain, berdasarkan informasi terbaru dari kementerian, dijelaskan Totok bahwa beberapa jabatan fungsional tidak serta merta bisa diambil melalui sistem outsourcing.
“Contohnya, guru dan perawat. Dalam nomenklaturnya, yang diutamakan masuk PPPK itu dua profesi tadi,” jelasnya.
“Jadi, yang sekarang kami lakukan adalah mendata dahulu. Setelah itu, kami akan melakukan koordinasi dengan pihak kementerian. Bisa masuk di PPPK atau tidak,” tekannya.
Selanjutnya, ada pun jasa outsourcing sendiri diambil dari yang tidak termasuk dalam jabatan fungsional. Ambil contoh, supir, petugas kebersihan, petugas keamanan.
“Jadi sedang kami pilah, dan sedang dalam proses. Bila sudah, akan kami konsultasikan ke kementerian,” tambahnya.
Lantas, kapan konsultasi ke kementerian itu dilakukan? Totok menjawab, menunggu arahan Sekdako dan Wali Kota Banjarmasin.
“Pak wali kota, rencananya juga hendak ikut berkonsultasi secara langsung ke kementerian. Biar persoalan ini clear. Pasalnya, ini menyangkut hajat orang banyak,” pungkasnya.
Perlu diketahui, dari data yang dikeluarkan BKD-Diklat Banjarmasin ada sebanyak 5.600 tenaga honorer yang bekerja di lingkungan Pemko Banjarmasin.
Dari jumlah tersebut, setidaknya ada lima SKPD yang memiliki tenaga honorer terbanyak. Di antaranya yakni, Dinas Pendidikan (Disdik) sebanyak 1.864 orang.
Lalu, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) sebanyak 1.526 orang. Dinas Perhubungan (Dishub) sebanyak 330 orang, kemudian Satpol PP dan Disperdagin Kota Banjarmasin masing-masing sebanyak 204 orang. (Kin/K-3)
