Oleh : Gita Pebrina Ramadhana, S.Pd, M.Pd
Dosen STAI Darul Ulum Kandangan, Pemerhati Masalah Pendidikan dan Remaja
Pemerintah resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu 3 September 2022 pukul 14.30 WIB. Semua jenis BBM mengalami kenaikan baik subsidi BBM maupun jenis BBM non-subsidi pemerintah. Hal ini tentu akan berlanjut pada beberapa dampak atas kenaikan BBM ini. Sebelumnya saja saat kabar kenaikan BBM muncul, masyarakat melakukan panic buying pada 31 Agustus 2022.
Dengan kenaikan BBM diperikirakan inflasi yang akan dihadapi oleh masyarakat. Pemerintah pun melakukan antisipasi munculnya bahan-bahan pokok. Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat sebagai kompensasi atas kenaikan BBM.
Kepentingan Siapa?
Anggota Komisi VIII DPR Achmad mengkritik kebijakan Pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin. Achmad menilai kebijakan menaikkan harga BBM akan memantik persoalan baru di tengah kesulitan masyarakat untuk bangkit dari pandemi Covid-19. Dia berpendapat, kenaikan harga BBM ini akan berdampak ke banyak sektor ekonomi masyarakat yang akan diikuti pula oleh naiknya seluruh harga barang pokok. Sedangkan pendapatan masyarakat tetap sehingga akan terjadi inflasi berkepanjangan. (https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/09/04/dpr-penyaluran-blt-bbm-bukan-solusi-bisa-timbulkan-masalah-baru.)
Achmad juga menyebut, alasan pemerintah untuk mencabut subsidi BBM karena hampir 70 persen dinikmati oleh kalangan mampu itu menunjukkan bahwa pemerintah belum bisa bekerja maksimal. Dia juga menyoroti penyaluran bantuan langsung tunai (BLT). Menurutnya hal tersebut tidak akan efektif karena sifatnya sementara dan tidak merata. Seharusnya pemerintah fokus pada pemulihan dan pemerataan ekonomi agar kesejahteraan rakyat meningkat.
Pemerintah jelas tahu bahwa kenaikan harga BBM akan membuat ekonomi makin sulit. Ketika ada BLT yang diberikan kepada rakyat, hal itu bukanlah solusi efektif bagi rakyat karena pastinya semakin memberatkan ABPN.
Tidak hanya itu, angka inflasi akan terkerek naik, padahal inflasi sudah mencapai 4,94 persen pada Juli, melebihi prediksi pemerintah. Bukan tidak mungkin, hiperinflasi yang diprediksi Ketua MPR Bamsoet akan benar-benar terjadi.
Selain itu, karena harga barang-barang naik, biaya produksi di dunia usaha akan naik. Efeknya adalah penurunan produksi yang berujung pengurangan karyawan sehingga jumlah pengangguran makin meningkat. Hal ini akan berdampak sosial berupa maraknya kriminalitas.
Tidak hanya itu, jumlah orang miskin akan meningkat. Rakyat yang semula nyaris miskin akan menjadi benar-benar miskin. Dunia usaha juga terpukul. Inflasi naik, biaya bahan baku akan turut naik. Jika tidak punya bantalan modal yang mencukupi, usaha akan gulung tikar.
Demikianlah efek domino naiknya harga BBM. Melihat besarnya risiko kenaikan harga BBM. jikalau pemerintah sangat peduli terhadap rakyat, keputusan menaikkan harga BBM tidak akan dilakukan.
Padahal harga minyak mentah dunia saat ini terjun hingga US $30/barel. Sebaliknya, pemerintah malah menaikkan harga BBM subsidi. Sungguh tidak adil. Lalu, kenaikan harga BBM ini untuk kepentingan siapa?
Solusi Islam
Sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas), swastanisasi dan liberalisasi migas di Indonesia berjalan begitu lancar dari hulu hingga hilir. UU ini menjadi peluang bagi swasta lokal dan asing untuk masuk dalam pengelolaan migas, termasuk penjualan BBM kepada rakyat. Muncullah SPBU-SPBU asing yang bukan milik Pertamina.
Jika harga BBM di Indonesia masih disubsidi, SPBU-SPBU asing tersebut tidak akan bisa mendapatkan banyak keuntungan. Jika kondisi ini terus mnerus terjadi, maka para investor migas di sektor hilir akan hengkang. Oleh karena itu, liberalisasi migas harus berjalan sesusai kesepekatan.
Jika tidak ada subsidi, harga BBM akan sama dengan harga pasar. Inilah kondisi yang diinginkan para investor asing. SPBU mereka akan bersaing secara bebas dengan SPBU Pertamina sehingga bisa meraup untung sebanyak-banyaknya.
Liberalisasi migas ini makin sempurna dengan disahkannya UU Cipta Kerja. Perizinan bagi swasta untuk usaha hilir migas makin dipermudah karena cukup izin dari presiden saja. Sanksinya pun dari pemerintah pusat. Sementara itu, pemerintah daerah tidak terlibat dalam perizinan, pengawasan, dan pemberian sanksi.
Inilah sistem kapitalisme. Dimana sistem ini semakin memberikan kemudahan pada oligarki dan pemilik modal untuk terus mengeruk SDA Indonesia. Maka dari itu, selama negeri ini masih bernaung pada sistem kapitalisme, kezaliman akan terus terjadi.
Berbeda dengan Islam. Khilafah Islam memiliki konsep kepemilikan yang menempatkan tambang migas dengan deposit besar sebagai kepemilikan umum yang dikelola negara untuk rakyat. Ketika dikelola oleh Negara, maka hasil dari SDA tersebut akan diberikan kepada rakyat. Inilah yang membuat rakyat sejahtera. Tidak ada celah bagi liberalisasi migas di sektor hulu maupun hilir.
Sistem keuangan dan moneter Islam juga dipastikan mampu mewujudkan ketahanan ekonomi negara dan memodali kesejahteraan rakyatnya. Sumber-sumber kas negara dalam Islam pun begitu banyak seperti ganimah, fai, kharaz, rikaz, jizyah, dan yang lainnya. Ditambah sistem moneter antiriba dan berbasis emas perak, menjadikan ekonomi stabil dan resistan terhadap inflasi dan berbagai krisis, jauh dari risiko penjajahan melalui jebakan utang
Begitu jelas sekali tata kelola SDA yang dilakukan oleh Negara Khilafah. Inilah pengaturan migas yang adil dalam Islam. Oleh karena itu, satu-satunya cara untuk mewujudkan BBM murah adalah dengan menerapkan sistem ekonomi Islam di bawah naungan Khilafah.
Namun mewujudkan syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Khilafahpun perlu adanya kesadaran penuh pada umat. Karena hari ini kesadaran umat sudah tepalingkan. Perang pemikiran, moderasi agama dan penyesatan politik yang digencarkan oleh kekuatan kapitalisme global dan pengkaburan pandangan umat dari kecemerlangan sistem kepemimpinan Islam.
