Banjarmasin, KP – Ratusan buruh kembali melakukan unjuk rasa menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), yang dinilai menyengsarakan buruh di Kalsel, Rabu (21/9) di depan gedung DPRD Kalsel.
Selain itu, mereka menuntut kenaikan upah minimum pada 2023 sebesar 15 persen, mencabut pasal merugikan pada UU Omnibus Law dan menurunkan harga kebutuhan pokok.
Aksi gabungan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) dan FSMI yang dikawal ratusan personel polisi itu mendesak bertemu Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
“Bukan ketua komisi atau anggota dewan yang kami inginkan, kami ingin ketemu Ketua Dewan. Kami tetap menggelar aksi sampai Ketua Dewan yang datang,” kata Ketua KSPSI Kalsel, Sumarlan.
Aksi demontrasi ini bukan tanpa alasan, karena pengurangan subsisi BBM oleh pemerintah berpengaruh serius pada kebutuhan masyarakat.
Harga-harga kebutuhan pokok akan naik setelah kebijakan itu diambil. Disisi lain, standar gaji para buruh masih sama, hal itu bakal memicu kesejahteraan masyarakat.
“Kami minta UMP Kalsel naik berkisar 13-15 persen. Dan turunkan harga kebutuhan pokok, khususnya harga pangan,” tegasnya.
Tak lama setelah itu, Supian HK akhirnya mau menemui massa. Supian mengatakan siap memberikan ruang untuk para buruh menyampaikan aspirasi mereka.
“Yang pasti kalau setuju, kami setuju menolak kenaikkan BBM, kami siap tandatangani kesepakatan,” kata politisi Partai Golkar.
Ia juga mengundang perwakilan buruh untuk audiensi dan menyampaikan tuntutannya di ruang rapat lantai IV.
Anggota Komisi II DPRD Kalsel, H Karlie Hanafie yang memimpin pertemuan dengan perwakilan buruh mengakui, telah menerima beberapa tuntutan yang disampaikan para buruh.
“Kita menerima semua aspirasi dan tuntutan dari buruh ini, agar bisa disampaikan ke pemerintah pusat maupun DPR RI,” kata Ketua Fraksi Partai Golkar.
Kemudian aspirasi ini akan dibawa ke rapat lanjutan, yang kemudian menyusun surat yang ditandatangani Ketua DPRD Kalsel untuk disampaikan ke pusat.
“Kita menginginkan yang terbaik bagi masyarakat, terutama buruh di Kalsel,” ujar Karlie. (lyn/KPO-1)
