Banjarmasin, KP – Keputusan pemerintah pusat yang resmi menaikkan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) juga turut mendapat penolakan dari Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel).
Bukan tanpa alasan, menurut Ketua DPD Demokrat Kalsel, Ibnu Sina, sikap tersebut merupakan salah satu dari tujuh perintah harian dari Ketua Umum (Ketum) Demokrat, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang digelar beberapa waktu lalu di Jakarta.
“Sesuai arahan Ketum Demokrat, AHY, kita (Demokrat Kalsel) menolak kenaikan harga BBM,” tegasnya saat ditemui awak media usai pembukaan Turnamen Futsal antar Karang Taruna se-Kota Banjarmasin, Senin (19/09) malam.
Bahkan menurutnya, sikap yang sama juga dilakukan oleh 33 DPD partai Demokrat lainnya.Penegasan sikap penolakan tersebut pun diakui Ibnu Sina juga sudah disampaikan dalam forum rapat di gedung DPR RI.
“Meski kita (Partai Demokrat) tidak walk out, tapi sikap kita jelas (menolak),” tukasnya.
Ia menilai, keputusan pemerintah untuk menaikkan harga BBM ini perlu ditinjau ulang lantaran kondisi harga minyak dunia yang kemungkinan akan mengalami penurunan.
Benar saja, berdasarkan informasi yang dihimpun, Bank Dunia memproyeksikan harga minyak mentah Brent bisa anjlok menjadi USD 52 per barel, apabila pertumbuhan ekonomi global mengalami skenario terburuk yakni resesi di tahun 2023.
Anjloknya harga Brent akan memengaruhi jatuhnya Indonesia Crude Price (ICP), yang menjadi patokan harga BBM di dalam negeri. Adapun pemerintah telah memberikan sinyal jika harga Pertalite dan Pertamax bisa turun mengikuti tren harga minyak global.
“Seharusnya, kalau harga minyak dunia turun, seharusnya harga jual BBM juga diturunkan. Lain hal kalau harga minyak dunia naik, sehingga memaksa pemerintah untuk melakukan penyesuaian,” ungkapnya.
Selain itu, ia memastikan kenaikan BBM ini dipastikan berdampak terhadap roda perekonomian masyarakat i di daerah. Termasuk di Kalimantan Selatan.
Pasalnya, berdasarkan hasil koordinasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di daerah, pihaknya mendapatkan keluhan dari berbagai kalangan masyarakat.
“Intinya, kita memahami kenaikan harga BBM ini, kalau memang harga minyak dunia memang turun!,” Tegasnya lagi.
Selain itu, pihaknya juga menyoroti keputusan pemerintah yang memberikan bantuan sosial (bansos) berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) pengganti subsidi BBM sebesar Rp 600 ribu untuk empat bulan.
“Pemberian BLT pengganti subsidi BBM ini juga harus ditinjau kembali, khususnya untuk sistem pembagiannya. Mungkin harus diatur kembali supaya tepat sasaran,” tandasnya.
Menurutnya, wajar jika pihaknya teguh dengan pendiriannya yakni menolak kenaikan harga BBM. Pasalnya, sebagai partai politik, sikap tersebut sudah menjadi tugas pihaknya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat.
“Apapun itu, tidak hanya kenaikan BBM, isu-isu strategis lainnya yang berkaitan dengan kebijakan nasional pasti akan kita sampaikan dan ditangkap oleh DPP,” pungkasnya.
Diketahui sebelumnya, kenaikan BBM jenis Pertalite, Pertamax non subsidi dan Solar subsidi itu langsung diumumkan Presiden Joko Widodo.
Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah membuat keputusan dalam situasi yang sulit. Menurutnya hal tersebut adalah pilihan terakhir dengan mengalihkan subsidi BBM yang membuat harga beberapa jenis BBM akan mengalami penyesuaian pada Sabtu (3/9) siang.
Adapun kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter. Harga Solar subsidi dari Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter dan Harga Pertamax dari Rp 12.750 menjadi Rp 14.850 per liter. (Kin/KPO-1)
