Banjarmasin, KP – Pemprov Kalsel menyiapkan anggaran untuk penanggulangan inflasi sebesar dua persen dari dana transfer yang diterima daerah, atau senilai Rp18,5 miliar.
“Alokasi anggaran ini diperuntukan untuk penanggulangan inflasi di wilayah Kalsel dari Oktober hingga Desember 2022,” kata Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Kalsel, Roy Rizali Anwar kepada wartawan, usai rapat Badan Anggaran DPRD Kalsel, Selasa (20/9), di Banjarmasin.
Menurut Roy Rozali Anwar, alokasi anggaran penanggulangan inflasi ini merupakan intruksi Presiden Joko Widodo, sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada 3 September lalu.
“Karena banyak pengaruhnya, jika inflasi tidak bisa ditekan hingga tiga persen,” tegasnya, didampingi Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK.
Dampak inflasi yang perlu dicegah, khususnya kenaikan harga bahan pangan yang terdampak kenaikan harga BBM, sehingga menyulitkan masyarakat untuk mendapatkan pangan.
“Jika harga pangan mahal, tentu masyarakat akan kesulitan memperoleh pangan tersebut,” tambahnya.
Hal ini juga menyebabkan dana yang diperlukan membeli pangan akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan masyarakat menjadi miskin. “Ini yang perlu diantisipasi sedini mungkin agar harga pangan tetap terjangkau,” tegas Roy Rizali Anwar.
Roy Rizali Anwar menambahkan, berbagai langkah telah dilakukan untuk menekan kenaikan inflasi, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang.
“Jangka pendek dengan melaksanakan pasar murah, pasar rakyat dan pemberian bantuan atau subsidi bagi angkutan barang dan transportasi masyarakat, termasuk ojek online,” ungkapnya.
Diakui, hal ini sudah dilakukan operasi pasar di Kabupaten Kotabaru, mengingat kabupaten ini memiliki inflasi tertinggi di Kalsel, dibandingkan Tabalong dan Banjarmasin berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).
“Pasar murah ini hendaknya juga dilaksanakan kabupaten/kota dengan memberi subsidi harga pangan yang dijual, dimana dananya diambil dari dana belanja tidak terduga (BTT) dari APBD setempat,” tegas Roy Rizali Anwar.
Hal senada diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, HM Lutfi Saifuddin, mengingat pengendalian inflasi ini cukup berat dengan kenaikan harga BBM lalu.
“Jadi harus ada kerjasama dengan tim pengendali inflasi di kabupaten dan kota se Kalsel,” kata politisi Partai Gerindra.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, M Syaripuddin mengingatkan agar bantuan yang diberikan ini dilakukan validasi dengan benar, sehingga tepat sasaran kepada masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM.
“Karena selama ini penyaluran bantuan tersebut tidak tepat sasaran, mengingat masih dinikmati mereka yang tidak berhak menerima bantuan,” ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan. (lyn/KPO-1)
