Banjarmasin, KP – Kendati gelombang aksi unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat protes kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), tampak tidak membuat pemerintah bergeming.
Kendati dalam menyikapi keluhan dan suara hati nurani rakyat ini juga turut disuarakan dan didukung oleh para anggota DPRD.
Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kota Banjarmasin Awan Subarkah, kepada {KP} Kamis (22/9/2022).
Masalah kata Awan Subarkah, karena menyusul naiknya harga BBM akan mendorong kenaikan harga bahan pokok.
Dampak paling besar yang dikhawatirkan adalah bisa memicu kenaikan angka kemiskinan.
” Padahal dari satu sisi pemerintah berusaha menurunkan jumlah warga miskin yang hingga saat ini masih relatif tinggi,” ujar Awan Subarkah.
Ia menilai menyusul kenaikkan harga BBM pemerintah memberikan bantuan sosial (bansos) seperti melalui bantuan langsung tunai (BLT), namun kebijakan itu diyakini tidak akan berdampak besar dalam mengurangi beban masyarakat, terutama warga berpenghasilan rendah dan miskin
Masalahnya tandas ketua komisi dari F-PKS ini, kenaikan BBM akan berdampak signifikan terhadap pengeluaran masyarakat terlebih bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan.
” Dampak inilah yang mestinya dijadikan pemerintah sebelum memutuskan kenaikan BBM,” tandas Awan Subarkah.
Menurutnya, hasil survei terbaru yang dilakukan 80 persen publik tidak setuju dengan kenaikan harga BBM yang diputuskan pemerintah pada 3 September lalu tersebut.
Awan Subarkah juga menyebutkan, hanya 12 persen responden yang menyatakan BLT tepat untuk dijalankan sebagai kompensasi yang dikucurkan pemerintah menaikan BBM.
” Sementara mayoritas responden lainnya setuju dengan subsidi barang, bukan dalam bentuk subsidi melalui BLT,” demikian kata Awan Subarkah. (nid/K-3)
