Banjarmasin, KP – Kenaikan bahan bakar minyak (BBM) per 3 September 2022 sebaiknya direvisi, karena perekonomian masyarakat masih belum siap untuk menerima kenaikan harga tersebut.
“Kelihatannya kebijakan ini tidak populer, karena banyaknya aksi penolakan dari berbagai pihak,” tambah Wakil Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Gusti Abidinsyah kepada wartawan, Senin (5/9), di Banjarmasin.
Kenaikan harga BBM ini, seperti pertalite dari Rp7.650 per liter naik menjadi Rp10.000 per liter, solar subsidi dari Rp5.150 per liter naik menjadi Rp6.800 per liter dan pertamax naik dari Rp12.500 per liter menjadi Rp14.500 per liter.
Untuk itu, Abdin menginginkan agar kebijakan BBM tersebut bisa ditangguhkan hingga kondisi masyarakat membaik.
“Rasanya tidak tepat, jika saat ini BBM mengalami kenaikan,” tambah politisi Partai Demokrat.
Sedangkan mengenai bantuan tunai langsung (BLT) dan lainnya sebagai kompensasi kenaikan BBM, menurut Abidin, bantuan tersebut banyak yang tidak tepat sasaran dan dikeluhkan masyarakat.
“Data rumah tangga miskin ini harus selalu diupdate agar bantuan kepada masyarakat bisa tepat sasaran,” tambah Abidin.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK mengatakan, kenaikan harga BBM ini ibarat buah simalakama, karena memang memberikan dampak kepada masyarakat.
“Karena subsidi BBM yang diberikan selama ini masih belum tepat sasaran kepada masyarakat miskin,” kata Supian HK.
Supian HK menambahkan, memang sebaiknya subsidi BBM dialihkan menjadi bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, daripada subsidi tersebut dinikmati masyarakat mampu.
“Lebih baik harga BBM ditingkatkan, dan subsidinya dialihkan untuk bantuan masyarakat miskin,” jelas politisi Partai Golkar.
Sedangkan menyangkut aksi demontrasi, menurut Supian HK, pihaknya akan menampung aspirasi masyarakat sekaligus menyampaikannya kepada yang berwenang. “Kita siap menerima aksi demontrasi mahasiswa besok (Selasa, red),” ujar Supian HK. (lyn/KPO-1)
